Kasus Sudi Tak Lazim, SBY Harus Bersikap Tegas

Jakarta - Sekjen PDIP Pramono Anung meminta pemerintah bersikap tegas dalam menghadapi kasus surat Seskab Sudi Silalahi. Apapun bentuknya, yang jelas masalah ini merupakan hal yang tidak lazim dalam tata pemerintahan di Indonesia.Karena itu, harus ada pembenahan dari dalam oleh presiden secara tegas tanpa pandang bulu."Kalau presiden tidak berani bersikap tegas, maka kampanye pemberantasan KKN hanya akan jadi bahan cibiran saja," kata Pram usai pengukuhan Guru Besar Universitas Krisna Dwipayana Prof Gayus Lambun di Balai Sudirman, Jalan Saharjo, Jakarta, Senin (27/2/2006).Saat ditanya apakah Sudi sebaiknya dinonaktifkan, Pram mengatakan, tidak ingin ikut campur urusan itu. Yang jelas, imbuhnya, tidak boleh ada kambing hitam dalam kasus ini.Saat ditanya sikap SBY yang sempat memberikan sinyal positif soal renovasi KBRI Korsel, Pram mengatakan, apapun yang dilakukan SBY tidak akan semudah itu. Sebab harus ada persetujuan dari pemerintah.Namun sekali lagi, dia menegaskan, dengan adanya kasus ini, pihaknya akan mendorong pemerintah untuk bersikap lebih tegas.Sudi disebut-sebut mengeluarkan katebelece renovasi KBRI Korsel. Dalam suratnya setahun lalu, Sudi merekomendasikan PT Sun Hoo Engineering untuk menggarap proyek itu. Namun Sudi mengklaim surat itu palsu. Kini kasus Sudi ditangani Mabes Polri. (umi/)