.webp)
Foto lokasi kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) beredar luas di media sosial. Keberadaan lokasi KLB Partai Demokrat dikonfirmasi oleh salah satu pendiri partai, Hencky Luntungan.
"Benar tapi saya belum tiba," kata Hencky saat dikonfirmasi detikcom, Kamis (4/3/2021).
Foto lokasi KLB Partai Demokrat itu menunjukkan sebuah panggung lengkap dengan logo Partai Demokrat. Sejumlah bangku telah disiapkan untuk KLB Partai Demokrat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dua jam lagi (tiba di lokasi KLB)," ujar Hencky.
Di salah satu pojok panggung, berdasarkan foto yang beredar, lokasi KLB Partai Demokrat itu berada di The Hill Hotel dan Resort Sibolangit. Hotel tersebut di telusuri berada di Jalan Letnan Jenderal Jamin Ginting, Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang.
detikcom mencoba menelusuri ke hotel di mana KLB Partai Demokrat itu digelar. Suasana di lokasi, tampak sejumlah petugas satuan pengamanan berjaga di lokasi.
Sejumlah kendaraan hilir mudik memasuki area KLB Partai Demokrat. Sementara itu, awak media tak diperkenankan memasuki area KLB.
Dari pantauan, ada dua titik pos jaga di sekitar area KLB Partai Demokrat. Sejumlah orang yang datang turun dari mobil di dekat pos satu dan menuju area KLB.
DPP Partai Demokrat sebelumnya meminta pihak kepolisian membubarkan jika menemukan. Partai Demokrat menilai adanya KLB tersebut ilegal dan bertentangan dengan DPP.
Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:
Saksikan video 'Ada Kabar KLB di Sumut, Sejumlah Kader PD Bermalam di Rumah SBY':
"Selain itu, alasannya ini urusan internal Partai Demokrat sehingga tidak bisa dibubarkan meski tidak ada ijin, kita pastikan alasan ini tidak benar," kata Ketua Dewan Kehormatan PD Hinca Pandjaitan kepada wartawan, Kamis (3/4).
Anggota Komisi III DPR RI mengaku sudah mengecek langsung ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bahwa penyelenggaraan KLB Partai Demokrat dipastikan ilegal karena baik Mabes Polri maupun Polda tidak memberikan izin penyelenggaraan. Jika KLB ilegal ini tak dibubarkan, Hinca menilai negara membiarkan pelanggaran hukum.
"Selain alasan itu tak dapat dibenarkan oleh hukum, juga kita pastikan penyelenggaraan KLB ilegal ini justru melibatkan pihak eksternal secara sengaja dan menjadi aktor intelektualnya, yakni Moeldoko sebagai Kepala KSP, yang sama sekali bukan kader Partai Demokrat," ujarnya.
