Herman Deru Curhat ke BKSAP DPR Soal Percepatan Pelabuhan Tanjung Carat

Erika Dyah Fitriani - detikNews
Kamis, 04 Mar 2021 22:44 WIB
Pemprov Sumsel
Foto: Pemprov Sumsel
Jakarta -

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meminta dukungan dari Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI untuk dapat mempercepat terwujudnya pelabuhan samudra Tanjung Carat. Ia menilai, terwujudnya pelabuhan ini dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di Sumsel, termasuk juga mendorong peningkatan ekonomi nasional.

Menurutnya, keberadaan pelabuhan yang tengah dalam tahap rencana pembangunan ini nantinya akan semakin menggeliatkan kegiatan ekspor berbagai potensi Sumber Daya Alam (SDA) di Sumsel. Seperti batubara, minyak, karet, sawit, kopi, dan lain sebagainya.

"Kita konsentrasikan dulu di pelabuhan (Tanjung Carat). Karena ini dapat mendorong peningkatan ekonomi Sumsel," kata Herman dalam keterangan tertulis, Kamis (4/3/2021).

Dalam pertemuannya dengan BKSAP DPR RI di BKSAP Day, Rabu (3/3) Herman menekankan BKSAP DPR RI memiliki tugas pokok yang luas di berbagai bidang. Yakni menjalankan diplomasi parlemen yang bertujuan untuk mendukung upaya pemerintah dalam menjalankan politik luar negeri.

Selain itu, lanjutnya, BKSAP juga bisa menyampaikan dan menjembatani aspirasi dan kepentingan Pemprov Sumsel dengan negara lain.

"Kita bisa curhat segala sesuatu yang ingin kita buat untuk kemajuan Sumsel ini kepada BKSAP, termasuk pembangunan pelabuhan Tanjung Carat ini. Jika pun nantinya tidak bersambung dengan tupoksi BKSAP, tapi mungkin nantinya keinginan kita itu bisa dibahas anggota BKSAP ini di komisinya masing-masing," ujarnya.

Diketahui, saat ini Herman tengah fokus pada pembangunan pelabuhan Tanjung Carat. Terlebih pembangunan ini telah mendapat restu dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan/Bappenas RI dan Kementerian Perhubungan RI.

Herman menjelaskan, pada saat meninjau jalannya pembangunan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan pembangunan ini akan segera dilakukan di tahun 2021.

"Pak Menhub meyakinkan ada titik yang paling ideal yakni kedalaman 12-18 meter di Tanjung Carat. Bahkan dari tepian pantai hanya berjarak 500 meter. Mungkin pada bulan November 2021 akan di ground breaking," terang Herman.

Sementara itu, Ketua Delegasi BKSAP DPR RI HA Hafisz Tohir menegaskan BKSAP memastikan dukungannya dan mendorong percepatan pembangunan pelabuhan Tanjung Carat. Apalagi upaya untuk merealisasikan pembangunan pelabuhan tersebut telah dilakukan oleh 5 Gubernur Sumsel terdahulu dan baru terwujud di masa kepemimpinan Herman.

"Pelabuhan Tanjung Carat ini harus didukung. Kita dapat menggunakan mekanisme diplomasi individu 575 anggota DPR RI untuk mendukung percepatan tersebut," kata Tohir.

Tak hanya mendukung pembangunan pelabuhan Tanjung Carat,Tohir mengatakan,BKSAP akan terus mempromosikan wisata Indonesia khususnya wisata Sumsel di kancah internasional. Sebab, lanjutnya, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang mengalami perlambatan dan penurunan signifikan selamapandemiCOVID-19.

Tohir pun menjelaskan, berdasarkan analisa United Nation World Tourism Organization (UNWTO), secara global kedatangan turis internasional turun 70% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019. Penurunan ini menyebabkan hilangnya pendapatan sebesar US$ 730 miliar pada periode Januari-Agustus 2020

"Bangsa ini bertopang pada sektor pariwisata. Melalui BKSAP ini kita akan berusaha untuk mempromosikan pariwisata ini," paparnya.

Oleh karena itu, Tohir menyampaikan pihaknya akan memanfaatkan jaringan atau forum-forum parlemen di dunia untuk mempromosikan pariwisata Indonesia. Kendati demikian, ia berharap semua pihak dapat memberikan jaminan ke luar negeri bahwa Indonesia aman untuk dikunjungi. Sebab, menurutnya, hal itu akan membawa implikasi baik untuk menggairahkan ekonomi dan investasi di Indonesia dari sektor pariwisata.

"Termasuk juga pemulihan di sektor UMKM yang juga terdampak pandemi COVID-19. Meski kewenangan hubungan kerja sama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri merupakan limpahan kewenangan pemerintah pusat, tapi hal itu merupakan peluang pemerintah daerah dalam memajukan daerahnya di sektor ekonomi seperti UMKM dan investasi luar negeri," tuturnya.

Di sisi lain, Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon menerangkan BKSAP Day merupakan sarana sosialisasi alat perlengkapan dewan dengan ruang lingkup internasional. Ia mengatakan, keberhasilan diplomasi dapat tercapai total dengan melibatkan seluruh komponen bangsa.

"Diplomasi parlemen merupakan hal yang tidak terpisahkan. Tugas DPR RI membuat UU bersama dengan pemerintah. Konteks diplomasi total ini melibatkan secara aktif semua komponen bangsa, maka diplomasi kita akan berhasil mencapai kepentingan nasional," tutur Fadli.

Menurutnya, UU No 17 Tahun 2014 Pasal 116 memberikan mandat kepada Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI untuk mengemban misi diplomasi parlemen yang mencakup aktivitas keluarnegerian DPR. Baik secara bilateral maupun multilateral.

Lebih lanjut, Ia menjelaskan bahwa secara bilateral BKSAP telah membentuk Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) dengan 102 parlemen dari seluruh dunia. Misi diplomasi ke-102 grup tersebut adalah menjaga kepentingan nasional Indonesia termasuk terkait memajukan potensi dan peluang daerah-daerah di Indonesia. Pada periode 2014-2019 hanya dibentuk 51 GKSB.

"BKSAP DPR RI juga mempunyai tugas untuk memberikan saran dan rekomendasi kepada pimpinan DPR RI tentang masalah kerja sama antarparlemen sekaligus memperjuangkan dan mempromosikan kepentingan nasional Indonesia di forum regional atau global," terangnya.

Secara multilateral, lanjutnya, BKSAP DPR RI memainkan peran penting di pelbagai forum parlemen baik di level kawasan maupun internasional.

"BKSAP DPR RI juga terafiliasi dengan institusi keuangan, perdagangan, dan pembangunan internasional yang mewadahi insan parlemen yaitu melalui Parliamentary Committee of the World Trade Organization (PCWTO) dan Parliamentary Network on IMF and World Bank," bebernya.

Untuk diketahui, BKSAP DPR RI merupakan inisiator World Parliamentary Forum for Sustainable Development (WPFSD), sebagai bagian upaya serius dalam mensukseskan 18 Target Pembangunan Berkelanjutan dengan spirit no one left behind. Melalui WPFSD yang dilaksanakan sejak tahun 2017 ini, BKSAP DPR RI mendorong dan memastikan komitmen para pemangku kepentingan terutama insan parlemen di dunia dalam pencapaian Agenda Pembangunan Berkelanjutan tersebut pada tahun 2030.

Sebagai informasi, kegiatan ini dihadiri pula oleh Wakil Ketua II BKSAP Mardani Ali Sera, Anggota BKSAP Dyah Roro Esti Widya Putri, R Wulansari, Andi Muawiyah Ramly, dan Didi Irawandi Syamsuddin. Juga dihadiri beberapa perwakilan pejabat daerah Sumsel, di antaranya Ketua DPRD Sumsel RA Anita Noeringhati, Kepala Perwakilan Sumsel Bank Indonesia Hari Widodo, Kepala BPS Sumsel Endang Tri Wahyuningsih. Serta perwakilan akademisi yakni Rektor Unsri Anis Saggaff, Rektor III Universitas Muhammadiyah Palembang Muchtarudin, dan sejumlah Kepala OPD serta perwakilan mahasiswa.

(ega/ega)