Gubsu Setuju Pemekaran Sumut, DPRD Ingatkan Moratorium Belum Dicabut

Round-Up

Gubsu Setuju Pemekaran Sumut, DPRD Ingatkan Moratorium Belum Dicabut

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 04 Mar 2021 21:03 WIB
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi (tengah)/(Ahmad Arfah-detikcom)
Foto: Gubernur Sumut Edy Rahmayadi (tengah)/(Ahmad Arfah/detikcom)
Medan -

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menggulirkan wacana pemekaran wilayah Sumatera Utara. Edy menyetujui wacana pemekaran tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikan Edy pada acara pelantikan Komite Masyarakat Danau Toba (KMDT) Sumut, pada Kamis (4/3).

"Sangat setuju (pemekaran Provinsi Sumut). Semakin organisasi ini lebih kecil, akan lebih bagus," kata Edy di Hotel Danau Toba, Medan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Edy menyebut masih akan melihat situasi dan kondisi. Pihaknya akan melihat keadaan secara profesional terkait wacana pemekaran ini.

"Kalau itu memang sudah siap, kenapa tidak?" ucapnya.

ADVERTISEMENT

Dia menyebut pemekaran dapat membuat pembangunan menjadi lebih cepat. Pasalnya, pemerintah daerah akan lebih fokus karena wilayahnya tidak terlalu luas.

Edy mengatakan daerah yang berpotensi membuat provinsi baru itu ada di seputaran Danau Toba. Sebagai informasi, wilayah Danau Toba dikelilingi tujuh kabupaten. Tujuh kabupaten itu ialah Simalungun, Samosir, Toba, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Karo, dan Dairi.

Baca selengkapnya di halaman berikutnya>>>

Namun Edy mengatakan pemekaran belum dilakukan karena tak ada uang. "Mari kita bergandengan tangan, kita besarkan Sumatera Utara ini. Nanti dia (wilayah sekitar Danau Toba) akan merdeka, dia akan menjadi provinsi, bagus, memangnya kenapa rupanya? Persoalannya itu tak cukup duit, makmurkan dulu di situ. Semakin banyak, mobilitas itu semakin pendek, mobilitas semakin pendek, maka pembangunan semakin cepat," paparnya.

DPRD Sumut turut menanggapi wacana tersebut. Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting menyebut pemekaran belum bisa dilakukan karena moratorium belum dicabut.

"Wacana kan boleh-boleh saja, moratorium belum dicabut. Pusat belum dibuka soal pemekaran," kata Baskami Ginting.

Meski masih ada moratorium, Baskami mengatakan dirinya mendukung jika Sumut dimekarkan saat moratorium dicabut. Dia menilai pemekaran bisa saja dilakukan jika masyarakat di wilayah itu menginginkan.

"Sepanjang masyarakat sudah menginginkan, kita dorong. Dewan ini kan tugasnya untuk mendorong masyarakat lebih maju," jelasnya.

Halaman 2 dari 2
(isa/aik)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads