Isu Liar OTT Nurdin Abdullah Dikaitkan 'Om Kumis', KPK: Jangan Kaburkan Fakta!

Farih Maulana Sidik - detikNews
Kamis, 04 Mar 2021 15:51 WIB
Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah mengenakan rompi KPK usai dilakukan pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (28/2/2021). Gubernur yang pernah mendapat penghargaan dari KPK tersebut kini justru menjadi tersangka dalam kasus korupsi.
Nurdin Abdullah (Rifkianto Nugroho/detikcom)
Jakarta - Operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah ramai menjadi perbincangan publik. Kini muncul isu liar yang mengaitkan OTT KPK itu dengan sosok 'om kumis'.

Tudingan itu muncul dari video seseorang bernama Aoki Vera yang kemudian beredar luas. Dia membela Nurdin Abdullah setelah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus korupsi sejumlah proyek infrastruktur Sulsel. Menurut Aoki Vera, ada sosok 'om kumis' di balik OTT Nurdin Abdullah. Namun dia tak menyebut secara gamblang siapa 'om kumis' yang dimaksud.

"Sekarang bagaimana kalau sekarang Gubernur ditangkap pasti harus ada plt-nya, yang bakal naik plt otomatis wakilnya. Kita lihat saja di lingkaran orang tersebut ada siapa saja. Ada kakaknya, kakaknya siapa? Mantan Kementan, Kementan orangnya 'om kumis'. Jadi siapa pun orang yang mulai susah disetir oleh 'om kumis' harus didepak ceritanya," kata perempuan tersebut seperti dilihat di channel YouTube Aoki Vera, Kamis (4/3/2021).

KPK pun menanggapi dugaan tersebut. Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri meminta publik tidak membuat opini yang dapat mengaburkan proses penyidikan terkait OTT KPK Nurdin Abdullah.

"KPK meminta pihak-pihak untuk tidak mengaburkan fakta dengan membentuk opini dan asumsi yang menggiring masyarakat. KPK juga meminta masyarakat tidak terpengaruh dan terus mengikuti proses penyidikan yang sedang kami lakukan ini," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (4/3/2021).

"Dalam penanganan perkara ini, KPK pastikan telah memiliki bukti permulaan yang cukup menurut UU untuk menetapkan NA (Nurdin Abdullah) dkk sebagai tersangka," tambah Ali.

Ali menyebut upaya menyudutkan KPK bukan pada kasus ini saja. Tapi Ali memastikan KPK tetap fokus dan profesional yang dibuktikan dengan putusan majelis hakim yang menyatakan para terdakwa terbukti bersalah.

"Bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan, silakan memanfaatkan jalur hukum, seperti praperadilan. KPK memastikan siap menghadapi gugatan yang diajukan," ucap Ali.

Ali menjawab tudingan soal kinerja KPK dengan total pegawai sebanyak 1.586 orang, dan anggaran yang digelontorkan negara untuk menggaji pegawai KPK Rp 1,3 triliun. Menurutnya, anggaran KPK tahun 2021 awalnya ditetapkan Rp 1.305.075.256, karena pandemi COVID-19 KPK kemudian melakukan refocusing anggaran dan merevisi anggaran menjadi Rp 1.159.908.593.

"Jumlah anggaran ini tidak sepenuhnya kami dipergunakan untuk membayar gaji pegawai. Dengan jumlah pegawai saat ini 1.626 orang, anggaran yang kami gunakan untuk belanja pegawai Rp 636.839.546.000 untuk tahun 2020 saja," katanya.

Ali mengatakan KPK telah menyampaikan hasil kinerja KPK pada 30 Desember 2020. Berikut yang disampaikan KPK terkait hasil kinerja tersebut:

A. Tahun 2020, KPK mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 920,3 Miliar. Hingga 21 Desember 2020, realisasi penggunaan anggaran KPK mencapai 91,7 persen atau Rp 843,8 miliar.

B. Dari anggaran tersebut, KPK telah mengembalikan uang negara melalui pendapatan negara bukan pajak melalui penanganan perkara sebesar Rp 120,3 miliar.

C. Selain melalui penanganan perkara, KPK melakukan upaya pemulihan, penertiban, dan optimalisasi aset yang berhasil menyelamatkan potensi kerugian keuangan negara senilai Rp 592,4 triliun.

D. Dari sisi pencegahan, KPK menghasilkan laporan kajian sebanyak 29 laporan kajian yang terdiri atas 20 kajian berkaitan dengan COVID-19, 9 kajian non-COVID-19 dan 1 survei penilaian integritas, serta menghasilkan potensi penyelamatan uang negara sebesar Rp 652,8 miliar yang berasal dari kajian Kartu Prakerja Rp 30,8 miliar dan hasil kajian sinkronisasi data jaring pengaman sosial sebesar Rp 622 miliar. Tak hanya untuk menyelamatkan keuangan negara, kajian-kajian itu dilakukan untuk memperbaiki sistem dan tata kelola agar kinerja lebih efisien dan efektif.

Lebih jauh Ali juga menanggapi tudingan terkait KPK menggunakan buzzer dalam kasus korupsi di Asabri yang diungkap oleh Kejaksaan Agung. Ali memastikan bahwa tuduhan KPK mengerahkan buzzer adalah fitnah dan kebohongan.

"Kami KPK tidak pernah mengerahkan buzzer untuk perkara atau kasus apa pun. Tentang perkara dana Asabri yang ditangani Kejaksaan Agung, kami mendukung penuh penanganan perkara tersebut dengan penuh keterbukaan dan integritas. KPK sebagai penegak hukum dan mitra Kejaksaan Agung siap melakukan koordinasi jika dibutuhkan untuk penanganan perkara, yang tentu harus dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku," katanya.

Simak Video "KPK: Dugaan Kasus Suap Ditjen Pajak Bukan dari OTT":

[Gambas:Video 20detik]



(fas/imk)