.webp)
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengungkap perbedaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2021 dengan tahun sebelumnya. Nadiem menganjurkan agar dana BOS 2021 digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah tatap muka.
"Di tahun sebelumnya, kita mengubah beberapa hal, kita mentransfer dana BOS langsung, tidak lewat pemda dulu, langsung ke sekolah. Jadi orang tua di berbagai macam daerah tidak perlu talangi dulu biaya operasional sekolah. Di mana dulu setiap kali tertunda dana BOS, bayangkan orang tua itu, kepala sekolah harus meminjam uang orang tua untuk bisa mengoperasionalkan sekolah," kata Nadiem Makarim dalam dialog yang disiarkan YouTube FMB9I_IKP, Rabu (3/3/2021).
"Jadi di tahun 2020 kita melakukan transfer langsung yang dampaknya cukup luar biasa. Kita juga melakukan laporan BOS yang online sifatnya, dan kita juga memberikan fleksibilitas dana BOS untuk berbagai macam kebutuhan," jelas dia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada 2021 ini, Nadiem menyebut dana BOS lebih majemuk. Setiap sekolah menerima dana BOS yang berbeda sesuai dengan kebutuhan.
"Di tahun 2021 ini merupakan suatu hal yang membuat saya sangat bahagia, karena untuk pertama kalinya kita mengumpulkan BOS majemuk. Jadi sebelumnya, semua penghitungan BOS untuk setiap sekolah itu semuanya seragam, per anak kita berikan itu sama, di Jakarta, di Yogya, di Maluku, di Papua, sama. Sedangkan kita dengan melakukan itu, itu sangat tidak adil untuk teman-teman kita di daerah 3T, di daerah terluar dan tertinggal, di mana indeks kemahalan daripada semua kebutuhan mereka, mau mereka bangun gedung-kelas baru jauh lebih mahal di daerah, seperti misalnya Papua, Maluku," papar Nadiem.
"Kalau mereka mau beli barang, biaya kirim dari kota atau dari Jawa itu lebih mahal. Jadinya dana BOS ini sebelumnya tidak, belum sepenuhnya menjunjung tinggi sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu yang mau kita koreksi dengan adanya kebijakan BOS majemuk di tahun 2021," kata dia.
Nadiem menjelaskan pemberian dana BOS saat ini disesuaikan dengan biaya di daerah masing-masing. Dia menyebut dana BOS di Papua dan Maluku bisa lebih tinggi daripada Jakarta dan kota besar.
"Jadi kita telah mengubah perhitungan BOS dengan memegang asas afirmasi, sehingga sekarang perhitungan per anak itu majemuk. Artinya, di daerah di indeks kemahalan tinggi, di mana indeksnya meningkat per anak itu juga mendapatkan lebih banyak. Jadi sekolah di kepulauan di Papua yang sekarang BOS meningkat dua kali lipat. Nah, ini yang kita masukkan kebijakan anggaran yang benar-benar afirmatif," jelasnya.
Nadiem menegaskan pemerintah menjamin BOS yang fleksibel. Saat ini Nadiem meminta dana BOS dimaksimalkan untuk persiapan pembukaan sekolah tatap muka.
"Fleksibilitas dari dana BOS itu masih kita garansi, masih kita jamin di tahun 2021. Jadinya dana BOS bisa digunakan, dan kami menganjurkan secepatnya digunakan untuk memenuhi daftar periksa daripada pembelajaran tatap muka. Karena sekarang sudah mulai melaksanakan tatap muka. Nanti pelaksanaan vaksinasi sudah bergulir, pasti sekolah didorong untuk membuka dan memulai tatap muka," tuturnya.
Nadiem mengatakan sekolah diberi kebebasan untuk mengelola dana BOS tersebut. Namun dia mewanti-wanti agar dana BOS digunakan untuk kebutuhan yang paling penting.
"Jadi dana BOS ini secara fleksibel masih bisa digunakan untuk persiapan tatap muka, untuk masih bisa beli tablet, kebutuhan PJJ bisa dilakukan. Dana BOS bisa digunakan segala macam untuk sekolah, bahkan untuk transportasi kapal untuk sekolah si kepulauan. Benar-benar dana BOS ini kita memberikan kemerdekaan kepada sekolah untuk menentukan apa yang terpenting untuk sekolahnya saat ini," kata dia.
