Marinir Ribut, Arroyo Tunda Pencabutan Keadaan Darurat

Jakarta - Situasi di Filipina masih tegang. Presiden Gloria Arroyo bahkan akan menunda pencabutan keadaan darurat setelah timbul ketegangan baru dengan marinir pada Minggu 26 Februari kemarin.Demikian disampaikan juru bicara kepresidenan Ignacio Bunye seperti dilansir kantor berita AFP, Senin (27/2/2006).Keadaan darurat diberlakukan di Filipina pada 24 Februari lalu menyusul terungkapnya plot kudeta oleh sejumlah perwira tinggi militer. Dua perwira militer ditahan atas dugaan kudeta untuk menggulingkan pemerintahan Arroyo tersebut.Para penasihat Arroyo telah menyarankan pemimpin Filipina itu untuk mencabut status darurat negara yang dikenal sebagai Proklamasi 1017.Namun menyusul keributan di markas besar Marinir di Fort Bonifacio, Manila, pencabutan itu terpaksa diundur."Karena insiden di Fort Bonifacio kemarin, saya yakin publik akan mengerti bahwa pencabutan Proklamasi 1017 akan sedikit tertunda," ujar Bunye di radio DZBB. Dia tidak menjelaskan sampai berapa lama penundaan itu akan berlangsung.Veteran perang Kolonel Ariel Querubin memimpin sedikitnya 100 pria bersenjata yang berdemo di Fort Bonifacio, Minggu kemarin. Querubin dipecat sebagai komandan brigadir marinir pada 24 Februari lalu. Dalam aksi mereka, Querubin dan anak buahnya memprotes pemecatan pemimpin mereka, Mayjen Renato Miranda.Setelah beberapa jam, ketegangan itu berakhir damai setelah Querubin berdialog selama beberapa jam dengan komandannya yang baru Brigjen Nelson Allaga. "Kami bersyukur bahwa insiden berakhir secara damai," tandas Bunye. (ita/)