Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut lampiran perpres yang mengatur pembukaan investasi baru industri miras yang mengandung alkohol usai menuai kontroversi. Lampiran Perpres nomor 10 tahun 2021 terkait investasi miras tersebut sempat menuai kontroversi mulai saat pembuatan sampai akhirnya dicabut oleh Jokowi.
Aturan 'Perpres Investasi Miras' ini sebetulnya lampiran dari Perpres 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Perpres ini awalnya ditetapkan pada 2 Februari oleh Jokowi dan diundangkan pada tanggal yang sama oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.
Aturan soal penanaman modal terkait minuman keras termuat dalam lampiran III Perpres soal daftar bidang usaha dengan persyaratan tertentu. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengakui banyak perdebatan terjadi sebelum pemerintah menetapkan soal investasi minuman beralkohol alias minuman keras (miras) tersebut.
"Kami memahami secara baik bahwa proses penyusunan (Perpres) ini pun melalui perdebatan yang panjang," kata Bahlil dalam konferensi pers virtual, Selasa (2/3/2021).
Bahlil Lahadalia menjelaskan investasi miras itu sebetulnya datang atas dasar masukan dari pemerintah daerah dan tokoh masyarakat setempat. Pertimbangannya saat itu yakni terkait kearifan lokal.
"Jadi dasar pertimbangannya (investasi miras) itu adalah memerhatikan masukan dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat terhadap kearifan lokal," ucapnya.
dia mencontohkan di NTT ada yang namanya sopi. Sopi adalah minuman yang didapatkan lewat proses pertanian masyarakat.
"Nah di masyarakat tersebutlah kemudian mereka mengelola, bahkan di sana sebagian kelompok masyarakat itu menjadi tradisi. Tetapi itu kan tidak bisa dimanfaatkan karena dilarang. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut dan juga bisa diolah untuk produk ekspor maka itu dilakukan," paparnya.
Begitu pula di Bali, disebutkan Bahlil di provinsi tersebut ada arak lokal yang berkualitas ekspor. Untuk itu izin investasi miras dibuka juga untuk Bali.
"Itu akan ekonomis kalau itu dibangun berbentuk industri. Tapi kalau dibangun sedikit-sedikit apalagi itu dilarang maka tidak mempunyai nilai ekonomi. Itulah kemudian kenapa dikatakan bahwa memperhatikan budaya dan kearifan setempat," jelas Bahlil.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
