.webp)
Sebanyak 26 pejabat KPK dari eselon I dan II hingga Dewan Pengawas (Dewas) KPK melakukan tanda tangan kontrak kinerja tahun 2021. Penandatanganan kontrak kinerja tahun 2021 itu dihadiri oleh Ketua KPK Firli Bahuri.
"KPK melaksanakan penandatanganan kontrak kinerja eselon I dan eselon II. Penandatanganan kontrak kinerja ini telah mengalami beberapa kali pembahasan. Mudah-mudahan hari kita sudah selesaikan urusannya, bagaimana tujuan KPK dalam rangka mewujudkan tujuan negara sekaligus juga rencana kontrak kerja yang kita harus pahami adalah bimbingan untuk melaksanakan tugas-tugas kita ke depan," kata Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (2/3/2021).
Firli mengatakan segenap insan KPK tidak bisa melepaskan diri dari tanggung jawab untuk melakukan pemberantasan korupsi. Hal itu menjadi tujuan pembentukan KPK untuk melaksanakan pemberantasan korupsi supaya bisa berdaya guna dan berhasil guna.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karenanya, KPK memiliki kepentingan untuk tetap melanjutkan komitmen pemberantasan korupsi. Sehingga apa yang dilaksanakan bisa mencapai tujuan KPK dan sekaligus juga dapat mewujudkan tujuan nasional," ujar Firli.
Firli berpesan agar semangat mewujudkan tujuan negara lewat pemberantasan korupsi harus tertanam di dalam hati insan KPK. Sebab, kata dia, tujuan tersebut bisa gagal apabila pemberantasan korupsi mengalami kegagalan yang akan menyebabkan terjadinya kerugian negara dalam hal perekonomian.
"Korupsi tentu tidak hanya sekedar perbuatan melawan hukum. Tetapi jauh dari itu apabila korupsi terjadi maka hak-hak akan dirampas, cita-cita pembangunan nasional tidak terwujud, dan juga tujuan negara bisa gagal," katanya.
Dia menjelaskan tentang empat misi KPK dalam memberantas korupsi di era kepemimpinannya. Misi pertama adalah melakukan pemberantasan korupsi dengan pendekatan perbaikan sistem, yang kedua adalah melakukan pemberantasan korupsi dengan pendekatan pencegahan.
"Ketiga adalah melakukan pemberantasan korupsi dengan pendekatan penindakan. Tugas-tugas pendidikan masyarakat, pencegahan dan penindakan tentulah harus dijamin akuntabilitas, integritas daripada KPK. Karenanya, misi keempat KPK adalah membangun KPK transparan, akuntabel dan profesional," ujarnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Dia tidak ingin kerja KPK ke depan hanya sebatas tanda tangan di atas kertas saja. Menurutnya, para pejabat KPK yang telah meneken kontrak dapat mewujudkan apa yang telah dirumuskan dalam perencanaan kerja dalam kontrak tersebut.
"Saya dan pimpinan berharap apa yang kita rumuskan dalam kontrak kinerja itulah yang harus kita wujudkan, itulah yang harus kita kerjakan sehingga seluruh perencanaan yang kita buat bisa berhasil. Perencanaan menjadi penting karena sesungguhnya kalau kita gagal dalam membuat perencanaan sama dan identik kita merencanakan untuk gagal," pungkasnya.
Berikut ini nama-nama pejabat eselon I dan II yang meneken kontrak kinerja tahun 2021:
1. Sekretaris Jenderal Cahya Hardianto Harefa
2. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Pahala Nainggolan
3. Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi Karyoto
4. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Herry Muryanto
5. Deputi Bidang Informasi dan Data Hadiyana
6. Inspektur Subroto
7. Direktur Deteksi dan Analisis Korupsi Eko Marjono
8. Direktur Manajemen Informasi Riki Arif Gunawan
9. Direktur Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat Tomi Murtomo
10. Direktur Koordinasi Supervisi I Didik Agung Widjanarko
11. Direktur Koordinasi Supervisi II Yudhiawan
12. Direktur Koordinasi Supervisi III Bahtiar Ujang Purnama
13. Direktur Koordinasi Supervisi V Budi Waluya
14. Direktur Antikorupsi Badan Usaha Aminudin
15. Direktur Monitoring Agung Yudha Wibowo
16. Direktur Jejaring Pendidikan Aida Ratna Zulaiha
17. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat Kumbul Kuswidjanto Sudjadi
18. Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi Dian Novianthi
19. Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Giri Suprapdiono
20. Kepala Biro Keuangan Arif Waluyo
21. Plt Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Wawan Wardiana
22. Plt Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik Syarief Hidayat
23. Plt Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi Mungki Hadipratikno
24. Plt Kepala Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi Zil Irvan Rusli
25. Plt Kepala Biro Humas Yuyuk Andriati Iskak
26. Kepala Sekretariat Dewas Titik Utami
