Sebanyak 26 pejabat KPK dari eselon I dan II hingga Dewan Pengawas (Dewas) KPK melakukan tanda tangan kontrak kinerja tahun 2021. Penandatanganan kontrak kinerja tahun 2021 itu dihadiri oleh Ketua KPK Firli Bahuri.
"KPK melaksanakan penandatanganan kontrak kinerja eselon I dan eselon II. Penandatanganan kontrak kinerja ini telah mengalami beberapa kali pembahasan. Mudah-mudahan hari kita sudah selesaikan urusannya, bagaimana tujuan KPK dalam rangka mewujudkan tujuan negara sekaligus juga rencana kontrak kerja yang kita harus pahami adalah bimbingan untuk melaksanakan tugas-tugas kita ke depan," kata Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (2/3/2021).
Firli mengatakan segenap insan KPK tidak bisa melepaskan diri dari tanggung jawab untuk melakukan pemberantasan korupsi. Hal itu menjadi tujuan pembentukan KPK untuk melaksanakan pemberantasan korupsi supaya bisa berdaya guna dan berhasil guna.
"Karenanya, KPK memiliki kepentingan untuk tetap melanjutkan komitmen pemberantasan korupsi. Sehingga apa yang dilaksanakan bisa mencapai tujuan KPK dan sekaligus juga dapat mewujudkan tujuan nasional," ujar Firli.
Firli berpesan agar semangat mewujudkan tujuan negara lewat pemberantasan korupsi harus tertanam di dalam hati insan KPK. Sebab, kata dia, tujuan tersebut bisa gagal apabila pemberantasan korupsi mengalami kegagalan yang akan menyebabkan terjadinya kerugian negara dalam hal perekonomian.
"Korupsi tentu tidak hanya sekedar perbuatan melawan hukum. Tetapi jauh dari itu apabila korupsi terjadi maka hak-hak akan dirampas, cita-cita pembangunan nasional tidak terwujud, dan juga tujuan negara bisa gagal," katanya.
Dia menjelaskan tentang empat misi KPK dalam memberantas korupsi di era kepemimpinannya. Misi pertama adalah melakukan pemberantasan korupsi dengan pendekatan perbaikan sistem, yang kedua adalah melakukan pemberantasan korupsi dengan pendekatan pencegahan.
"Ketiga adalah melakukan pemberantasan korupsi dengan pendekatan penindakan. Tugas-tugas pendidikan masyarakat, pencegahan dan penindakan tentulah harus dijamin akuntabilitas, integritas daripada KPK. Karenanya, misi keempat KPK adalah membangun KPK transparan, akuntabel dan profesional," ujarnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
