Kontroversi mengikuti terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) soal Bidang Usaha Penanaman Modal yang memuat aturan soal usaha miras. Setelah pro-kontra dari sejumlah parpol mengemuka, kini giliran organisasi kemasyarakatan menolak Perpres itu.
Perpres Nomor 10 Tahun 2021 ini diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Februari 2021. Memang, Perpres ini bukan Perpres khusus miras melainkan soal penanaman modal. Namun, muatan aturan soal miras menjadi poin krusial yang mengemuka sehingga Pepres ini dikenal menjadi 'Perpres miras'.
Perpres itu mengatur industri miras di daerah tertentu di Indonesia, yakni Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua.
Politikus parpol
Hingga Sabtu (27/2) kemarin, penolakan terangan-terangan datang PKS, PPP, dan Partai Demokrat. Kini arus penolakan kian deras.
PAN menyusul mengkritisi Perpres itu. Menurut partai berlambang matahari putih ini, Perpres tersebut malah membikin kontroversi di tengah masyarakat.
"Karena itu, menurut saya, sebaiknya Perpres itu harus dikaji ulang lagi, diseriusi mengkajinya. Karena apa? Karena katakanlah produksinya di beberapa provinsi yang disebut itu, apa tidak ada jaminan itu akan berhenti di situ? Kan bisa jadi dipindahkan juga, didistribusikan juga ke daerah lain," kata Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay kepada wartawan, Sabtu (27/2) kemarin.
 Ketua DPP PAN, Saleh Daulay Foto: Saleh Daulay (dok. Istimewa) |
Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, yang juga merupakan politikus PKB, menilai Perpres itu bertentangan dengan nilai Pancasila, maka dia menolak Perpres itu.
"Saya selaku Wakil Ketua MPR RI menolak keras perpres miras sebab itu bertentangan dengan nilai pancasila dan tujuan bernegara, melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa," ujar Jazilul dalam keterangannya, Minggu (28/2).
Baca juga: MUI Bakal Rapat soal Perpres Investasi Miras |
PKB sendiri juga menolak Perpres itu. Hal ini disampaikan oleh Ketua Bidang Agama dan Dakwah DPP PKB, Syaikhul Islam.
"Legalisasi miras dapat merusak generasi masa depan bangsa, dampak buruknya nyata, meningkatkan kriminalitas, bisa lost of generation. Hitung-hitungan ekonomis investasi, membuka lapangan kerja, seharusnya tidak menyingkirkan pertimbangan masa depan generasi bangsa," kata Syaikhul kepada wartawan, Senin (29/2).
Wakil Ketua MPR yang juga politikus PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta pemerintah mempertimbangkan kembali Perpres itu. HNW mengulas meskipun dalam Lampiran III Perpres No. 10/2021 menerangkan investasi miras hanya diperbolehkan di Provinsi Bali, NTT, Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua, namun ada ketentuan daerah-daerah lain juga dapat membuka investasi industri miras, bila syaratnya yang ringan itu terpenuhi. Hal itu jelas dinyatakan dalam Lampiran III angka 31 dan angka 32 huruf b.
 Hidayat Nur Wahid Foto: Dok. MPR |
Lampiran III Perpres angka 31 dan angka 32 huruf b jelas menerangkan penanaman modal di luar (provinsi-provinsi yang disebut dalam) huruf a (tersebut di atas), Dapat Ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan usulan Gubernur.
"Artinya, izin investasi untuk memproduksi minuman beralkohol, bisa berlaku di luar 4 provinsi tersebut, dan karenanya juga bisa berlaku untuk semua daerah, bila 2 syarat yang ringan itu terpenuhi, yaitu penetapan Kepala BKPM atas usulan dari Gubernur," tegas HNW dalam keterangannya, Senin (1/3).
Selanjutnya, sikap Amien Rais hingga ormas-ormas:
Simak video 'Aturan Soal Investasi Miras dalam Perpres Jokowi':
