Benny Tjokro Saputro sedang mengajukan permohonan banding setelah divonis penjara seumur hidup karena dinilai terbukti korupsi Jiwasraya. Tidak terima, Benny menggugat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, yang membuat laporan bahwa Jiwasraya merugi triliunan rupiah.
Sebagaimana dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, Senin (1/3/2021), gugatan itu mengantongi perkara 51/G/2021/PTUN.JKT. Berikut ini permohonan Benny Tjokro:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif yang dikeluarkan oleh Tergugat a quo karena bertentangan dengan Peraturan yang berlaku Keputusan Tergugat.
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif a quo dengan segera dan tanpa syarat apa pun.
4. Mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti rugi terhadap Penggugat.
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang berisi tentang Rehabilitasi PENGGUGAT ke dalam Status, Kedudukan, Harkat dan Martabatnya semula sebagai warga negara yang baik.
6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.
Sebagaimana diketahui, pada Januari 2020, BPK mengungkap kasus gagal bayar yang dialami oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Kasus Jiwasraya disebut telah lama terjadi. Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengungkapkan pihaknya telah melakukan investigasi pendahuluan terhadap Jiwasraya pada 2018. Dari hasil investigasi, dia menyebut permasalahan sudah terjadi sejak 2006.
"Sebagaimana diketahui bahwa permasalahan Jiwasraya sebenarnya sudah terjadi sejak lama, meskipun sejak 2006 perusahaan masih membukukan laba, tapi laba tersebut sebenarnya adalah laba semu sebagai akibat dari rekayasa akuntansi atau window dressing, di mana perusahaan sebenarnya sudah mengalami kerugian," kata Agung dalam konferensi pers di kantornya pada Januari 2020.
Simak selengkapnya ulasan pernyataan Ketua BPK di halaman selanjutnya.
