Juri Bung Hatta Award Nilai Penghargaan untuk Nurdin Abdullah Perlu Dicabut

ADVERTISEMENT

Juri Bung Hatta Award Nilai Penghargaan untuk Nurdin Abdullah Perlu Dicabut

Farih Maulana Sidik - detikNews
Senin, 01 Mar 2021 11:17 WIB
Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah mengenakan rompi KPK usai dilakukan pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (28/2/2021). Gubernur yang pernah mendapat penghargaan dari KPK tersebut kini justru menjadi tersangka dalam kasus korupsi.
Nurdin Abdullah (Rifkianto Nugroho/detikcom)
Jakarta -

Salah satu dewan juri Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA), Zainal A Mochtar, menilai penghargaan antikorupsi untuk Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah harus dicabut. Sebab, penghargaan itu simbol untuk orang yang bersih dari korupsi.

"Sangat perlu untuk ditarik (penghargaan BHACA). Ya pencabutan, karena award itu simbol untuk sikap antikorupsi," kata Zainal kepada wartawan, Senin (29/2/2021).

Untuk diketahui, Zainal menjadi dewan juri BHACA pada 2017, saat Nurdin Abdullah memenangi penghargaan tersebut. Dia menjadi dewan juri bersama Paulung Agung Pambudhi, Endy M Bayuni, Bivitri Susanti, dan Betti Alisjahbana.

Zainal menyebut pencabutan penghargaan dapat dilakukan oleh pengurus BHACA. Dia meyakini bahwa pengurus BHACA segera menentukan sikap.

"Tetapi penarikan itu bukan oleh kami karena saya adalah dewan juri. Penarikan itu oleh pengurus BHACA. Saya yakin mereka akan ambil langkah sesegera mungkin. Semalam rapat sudah banyak usulan dan catatan, mereka akan ambil langkah segera," ucapnya.

Nurdin Abdullah pernah menerima penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA). Penghargaan itu diterima Nurdin Abdullah pada 2017.

Seperti dilihat detikcom di situs bunghattaaward.org, pada 2017 ada dua tokoh yang dianugerahi penghargaan antikorupsi oleh BHACA. Penerima BHACA saat itu adalah Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dan Dirjen Bea-Cukai RI Heru Pambudi.

Sebelumnya, Nurdin Abdullah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap proyek di Sulsel. KPK dalam kasus ini telah menetapkan 3 tersangka. Nurdin Abdullah (Gubernur Sulawesi Selatan) dan Edy Rahmat (Sekdis PUTR Provinsi Sulawesi Selatan) sebagai penerima suap dan Agung Sucipto (kontraktor) pemberi suap.

Ketiganya resmi ditahan oleh KPK selama 20 hari pertama terhitung sejak 27 Februari 2021 sampai 18 Maret 2021.

Simak video 'Profil Nurdin Abdullah, Gubernur Sulsel yang Ditangkap KPK':

[Gambas:Video 20detik]



(fas/eva)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT