Penjelasan Polri soal Tak Terbitkan LP Pelaporan Jokowi-Gubernur NTT

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Sabtu, 27 Feb 2021 22:59 WIB
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono
Brigjen Rusdi Hartono (Foto: Dok Divisi Humas Polri)
Jakarta -

Polri menjelaskan soal laporan Pimpinan Pusat (PP) Gerakan Pemuda Islam (GPI) soal Presiden Jokowi dan Gubernur NTT Viktor Laiskodat yang ditolak atau tak diterbitkan nomor laporan polisi (LP). Setelah pelapor berkonsultasi dengan pihak SPKT, laporan tersebut tidak mengandung unsur yang melanggar hukum.

"Sebenarnya bukan menolak laporan, tetapi setelah melakukan konsultasi dengan pihak yang akan membuat laporan, Kepala SPKT Bareskrim Polri menyimpulkan bahwa tidak ada pelanggaran hukum dalam peristiwa tersebut," kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono saat dikonfirmasi, Sabtu (27/2/2021).

Rusdi menuturkan hal itu yang membuat laporan tidak dilanjutkan. Sehingga kata Rusdi, LP tidak diterbitkan.

"Sehingga tidak dilanjutkan dengan membuat sebuah laporan polisi," tuturnya.

Sebelumnya, Pimpinan Pusat (PP) Gerakan Pemuda Islam (GPI) melaporkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat ke Bareskrim Polri terkait kerumunan yang terjadi saat Jokowi melakukan kunjungan kepresidenan ke Maumere, NTT. Namun laporan polisi (LP) tidak terbit.

"Begini, saya tidak berani menyatakan ini ditolak karena di saat saya meminta ketegasan, 'apakah ini ditolak?' tidak ada jawaban ini ditolak. Intinya, 'silakan bikin laporan secara resmi'. Itu jawaban yang kami terima. Kalau ditanya tingkat kepuasan, jelas kami tidak puas dengan jawaban ini," ujar Ketua Bidang Hukum dan HAM PP GPI Fery Dermawan kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (26/2).

Selanjutnya
Halaman
1 2