Beri Draf RUU Ibukota, DPD Tanyakan Status Jakarta

Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) seakan tidak ingin ketinggalan mengomentari konsep megapolitan. DPD menilai status DKI Jakarta perlu diperjelas terlebih dahulu. "Status DKI harus ada kejelasan karena saat ini mengalami dualisme sebagai provinsi dan ibukota," cetus anggota DPD asal DKI, Biem Benyamin, usai berbicara dalam diskusi bertajuk "Menggagas Megapolitan yang Berkeadilan" di Gedung Graha Pena, Jl Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Sabtu (25/2/2006).Karena itu, DPD juga akan ikut memberi draf revisi UU 34/1999 tentang ibukota negara. Pengajuan ke DPR itu akan disampaikan pada pekan depan. Putra komedian kawakan Benyamin Sueb ini menilai jika megapolitan hanya diberlakukan untuk penataan tata kota dan ruang tidak akan menjadi masalah. Namun, jika menyangkut adanya seorang pejabat setingkat menteri atau gubernur yang mengepalai megapolitan, maka akan menimbulkan protes. "Kami setuju kalau ada pengalihan fungsi yang sebelumnya berada di Jakarta ke daerah penyangga sehingga akan tercipta tata kota yang lebih baik," kata Biem. Di tempat yang sama, Ketua Pansus revisi UU 34/1999 DPR, Effendi MS Simbolon, menyambut baik rencana pengajuan draf DPD tersebut. Ia mengaku tetap membuka diri terhadap masukan atas konsep megapolitan. Diperkirakan UU ini akan selesai pada tahun depan. "Kami akan terus mengundang pihak lain untuk proaktif dalam penyusunan UU ibukota ini," tandasnya. Revisi UU 32/2004Sementara Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, Hedi Yustaja, mengusulkan agar UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah ikut direvisi. Sebab, perangkat hukum ini juga mengatur status istimewa dan pemberian otonomi khusus. "Konsep daerah megapolitan dipimpin setingkat menteri akan sulit bersinergi dengan daerah lain karena payung hukumnya belum ada," ujarnya.Ia menilai polemik megapolitan ini muncul karena publik belum diberi informasi yang jelas. "Konsep ini belum disosialisasikan ke publik sehingga persepsi yang timbul beragam," ucapnya. (ton/)