.webp)
Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan menyarankan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) ikut mendorong pengembangan vaksin COVID-19 buatan dalam negeri, salah satunya Vaksin Nusantara. Menurut Dahlan Iskan, dorongan yang bisa dilakukan BOPM yakni dengan memberikan fasilitas seperti yang diberikan kepada Vaksin Sinovac.
"Mungkin, sebaiknya BPOM didorong untuk adil dengan memberikan fasilitas yang sama seperti saat vaksin Sinovac akan digunakan," kata Dahlan Iskan, dalam diskusi bertajuk 'Setahun Pandemi, Apa Kabar Vaksin Anak Bangsa?', yang digelar secara virtual, Jumat (26/2/2021).
Pembicara yang hadir pada diskusi itu ialah, Dahlan Iskan, Melkiades Laka Lena (Wakil Ketua Komisi IX DPR RI), Wawan Purwanto (Deputi 7 Badan Intelijen Negara), Eko Galgendu (Ketua Umum Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonesia), dan Dr. Tri Yunis Miko Wahyono, (Epidemologi, FKM Universitas Indonesia).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
 Foto: Diskusi 'Setahun Pandemi, Apa Kabar Vaksin Anak Bangsa?'. (Screenshot) |
Dahlan Iskan meminta BPOM adil terhadap pengembangan vaksin buatan dalam negeri. Dia menyebut fasilitas yang diberikan BPOM kepada Vaksin Sinovac juga harus diberikan kepada Vaksin Nusantara.
"Fair dalam artian kemudahan apa, fasilitas apa, yang pernah diberikan kepada Sinovac, itu juga harus diberikan kepada Vaksin Nusantara ini, minimal itu," ujar Dahlan Iskan.
Seperti diketahui, Vaksin Nusantara merupakan vaksin besutan eks Menkes Terawan Agus Putranto. Dahlan Iskan menyebut pengembangan Vaksin Nusantara berbeda dengan vaksin lainnya.
"Betul-betul diteliti 28 orang yang sudah menjalani dalam waktu yang cukup, dan dalam penelitian yang cukup, tidak ada efek samping. Kemudian memang timbul imunitas," sebut Dahlan Iskan.
Pembicara lain, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mengaku telah menerima laporan mengenai hasil uji klinis sementara terhadap Vaksin Nusantara. Menurutnya, hasil uji klinis tahap I, Vaksin Nusantara tidak menimbulkan efek samping yang berbahaya.
"Uji klinis tahap satu bagus, tidak menimbulkan efek samping yang berbahaya. Antibodi yang dihasilkan tinggi sekali," ucap Melki.
Melki menyarankan agar BPOM juga terlibat dalam pengembangan Vaksin Nusantara. Politisi Partai Golkar menilai keterlibatan BPOM bertujuan untuk memastikan pengembangan Vaksin Nusantara dilakukan sesuai prosedur.
"Bukan cuma menunggu laporan dari tim, jadi BPOM menjadi tim yang terlibat. Misalnya kurang prosedur, untuk itu kami terus mendorong sesuai ketentuan yang berlaku," jelas Melki.
Sementara itu, Deputi 7 Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Purwanto, yang juga menjadi pembicara dalam diskusi, menyambut baik pengembangan Vaksin Nusantara. Wawan menuturkan, jika Vaksin Nusantara dapat diberikan pada pasien komorbid maka akan memecahkan satu masalah penting penanganan COVID-19 di Indonesia.
"Untuk Vaksin Nusantara merupakan solusi yang ditawarkan bagi pasien komorbid, untuk penyakit penyerta ini. Jadi Pak Terawan dengan UNDIP diharapkan bersama kita semua dapat bersinergi," ujar Wawan.
BIN sendiri, sebut Wawan, terlibat sejak awal untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Dia menyebut BIN juga mendukung pengembangan vaksin buatan dalam negeri.
"BIN berperan menghadapi COVID, bekerja sama dengan UGM untuk pengembangan testing GeNose dan research virus Indonesia, serta dengan TNI AD dan Unair untuk pengembangan obat COVID-19, Eijkman untuk perbesar testing COVID-19 dan pengembangan Vaksin Merah Putih," terang Wawan.
Baca catatan untuk pemerintah di halaman berikutnya.
Epidemologi, FKM Universitas Indonesia Dr. Tri Yunis Miko Wahyono memberi beberapa catatan terkait penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Sejumlah catatan dari Tri di antaranya ialah epidemic preparedness, penanggulangan COVID-19 lawan pemulihan ekonomi, new normal dan protokol kesehatan.
"Itu merupakan catatan penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Ini bisa jadi renungan tahun 2020. Vaksin bisa diberikan, tapi pengadaannya harus cepat. Saya usulkan adakan akselerasi logistik dulu, baru akselerasi vaksinasinya di masyarakat boleh simultan pada kelompok apapun," papar Tri.
"Tapi akselerasi logistiknya harus terjamin, kemudian dipercepat pengembangan Vaksin Merah Putih untuk diberikan kepada yang lebih muda dan Vaksin Nusantara, kalau disebut vaksin, maka bisa diberikan individual kepada orang-orang yang tidak boleh memakai vaksin yang ada sekarang ini," sambung dia.
Sementara itu Ketua Umum Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonesia, Eko Galgendu menyatakan pandemi COVID-19 bisa saja merupakan senjata dari negara kuat untuk menguasai negara lain. Menurutnya, pemerintah pusat, termasuk BIN, harus mencermati perkembangan geopolitik global agar dapat menangani pandemi secara baik.
"Kami berpikir dan mengkaji bagaimana kalau kemudian COVID-19 dipakai sebagai suatu senjata oleh negara kuat dan memainkan sebagai senjata penghancur massal untuk memenangkan dunia, maka mereka juga akan melakukan segala cara dan propagandanya dengan media dengan memunculkan devide et impera yang kini benar-benar terjadi," sebut Tri.
Tri pun mendorong agar pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat bisa bersatu dalam satu komando kepala negara. Dia menegaskan pandemi Corona adalah masalah global dengan negara-negara kuat di dunia.
"Pandemi ini sangat tidak sederhana. Jadi, mengkaji COVID-19 sangat sulit karena banyak pokok-pokok permasalahan. Saya ingat perkataan Pak Dahlan Iskan ketika dokter melarang dipakainya vaksin buatan anak bangsa, maka saya akan mempertanyakan program membumi Presiden Jokowi, karena konsep membumi itu ialah berimprovisasi dengan segala perkembangan," tutup Eko.
