Ihsan Yunus Hilang di Dakwaan Suap Bansos, ICW Minta Dewas Panggil Pimpinan KPK

Luqman Nurhadi Arunanta - detikNews
Jumat, 26 Feb 2021 20:05 WIB
Anggota DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan, Rakyan Ihsan Yunus tiba di Gedung KPK Jakarta, Kamis (25/2/2020) untuk menjalani pemeriksaan. Ia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Matheus Joko Santoso dalam perkara korupsi dana bansos.
Foto: Ari Saputra
Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan hilangnya nama politikus PDIP Ihsan Yunus dalam dakwaan penyuap eks Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara, Harry Van Sidabuke dan Ardian IM dalam kasus korupsi bantuan sosial (bansos) Corona. ICW pun meminta Dewan Pengawas (Dewas) segera memanggil Pimpinan KPK.

"Dewan Pengawas segera memanggil Pimpinan KPK untuk menanyakan perihal hilangnya nama dan peran beberapa pihak dalam surat dakwaan perkara dugaan suap pengadaan bansos sembako di Kementerian Sosial," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, kepada wartawan, Jumat (26/2/2021).

Kurnia meminta Dewas menanyakan hilangnya nama dan peran beberapa pihak dalam surat dakwaan tersebut. Apabila ditemukan adanya unsur kesengajaan, ICW meminta agar Dewas menjatuhkan sanksi terhadap oknum yang melakukannya.

"Jika ditemukan unsur kesengajaan, maka Dewan Pengawas harus menjatuhkan sanksi terhadap oknum yang melakukan tindakan tersebut," ujar Kurnia.

Sebelumnya, ICW menyoroti hilangnya nama politikus PDIP Ihsan Yunus dalam dakwaan penyuap eks Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara, Harry Van Sidabuke dan Ardian IM dalam kasus korupsi bantuan sosial (bansos) Corona. Sebab, nama Ihsan Yunus mencuat dalam rekonstruksi.

"ICW mempertanyakan hilangnya nama Ihsan Yunus. Hal ini janggal, sebab, dalam rekonstruksi yang dilakukan oleh KPK, nama tersebut sudah muncul. Bahkan, dalam salah satu bagian rekonstruksi yang lalu dijelaskan Harry Van Sidabukke menyerahkan uang dengan total Rp 6,7 miliar dan dua sepeda merek Brompton kepada Agustri Yogasmara (operator Ihsan Yunus)," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, kepada wartawan, Kamis (25/2/2021).

Selain itu, ICW menyebut penuntut umum tidak menjelaskan perihal siapa Agustri Yogasmara yang ada dalam surat dakwaan. Padahal, kata dia, masih dalam konteks yang sama, rekonstruksi KPK secara gamblang menyebutkan bahwa Agustri Yogasmara adalah operator dari Ihsan Yunus.

"Dakwaan yang dibacakan tersebut sudah barang tentu menyasar pada tindak pidana yang dilakukan oleh Harry Van Sidabukke," ucap Kurnia.

Kurnia juga mempertanyakan apakah memberikan uang miliaran dan sejumlah barang kepada yang diduga sebagai perantara seorang penyelenggara negara tidak dianggap sebagai perbuatan pidana. Menurutnya, penting pula ditegaskan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP disebutkan bahwa surat dakwaan mesti ditulis secara cermat, jelas, dan lengkap.

"Untuk itu, ICW mengingatkan kembali kepada jajaran pimpinan, deputi, maupun direktur di KPK agar tidak melakukan tindakan melanggar hukum, misalnya melindungi atau menghalang-halangi kerja penyidik untuk membongkar tuntas perkara ini. Sekaligus, ICW juga meminta agar Dewan Pengawas mencermati proses alih perkara dari penyidikan ke penuntutan serta pembuatan surat dakwaan untuk terdakwa Harry Van Sidabukke," katanya.

Dalam kasus ini, Harry dan Ardian didakwa menyuap mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara dengan total Rp 3,2 miliar. Suap itu untuk memuluskan penunjukan perusahaan penyedia bansos di Jabodetabek tahun 2020.

Harry dan Ardian didakwa dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (run/dwia)