HNW Minta Mensos Cabut SE Dihapusnya Santunan Korban COVID-19

Angga Laraspati - detikNews
Jumat, 26 Feb 2021 14:12 WIB
HNW
Foto: MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta Menteri Sosial Tri Rismaharini mencabut Surat Edaran (SE) Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Kemensos Nomor 150/3.2/BS.01.02/02/2021, yang berkaitan dengan penghapusan santunan korban COVID-19.

Menurut HNW, SE tersebut tidak sesuai dan telah menyalahi dua ketentuan hukum yang secara hierarkis berada di atasnya. Sebagaimana surat edaran Kemensos sebelumnya yang mewajibkan Kemensos memberikan santunan untuk ahli waris korban COVID-19 sebesar Rp 15 juta.

"Ketentuan yang menyimpang itu jelas gerakan sepihak dari Kemensos, tapi tidak sesuai aturan-aturan di atasnya, dan tidak pernah dibahas di DPR. Seharusnya Kemensos menjadi teladan dalam melaksanakan aturan hukum, apalagi terkait pemenuhan hak Rakyat, terlebih saat Rakyat kesusahan akibat pandemi darurat kesehatan nasional COVID-19," ungkap HNW dalam keterangannya, Jumat (26/2/2021).

HNW menuturkan rakyat tahu negara sudah memutuskan untuk menaikkan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional hingga Rp 688,3 triliun, bahkan juga menyuntikkan dana untuk kerugian Jiwasraya hingga Rp 20 T.

"Sementara anggaran yang diperlukan untuk merealisasikan aturan insentif untuk ahli waris korban wafat akibat COVID-19 maksimal hanya Rp 518 M untuk jumlah korban yang wafat selama setahun pandemi," kata HNW.

Anggota DPR RI Komisi VIII yang juga sebagai mitra Kementerian Sosial ini mencatat, kejadian tersebut tidak hanya terjadi di Jakarta, tapi di banyak daerah di Indonesia. Di Jawa Tengah misalnya, dari 2.174 ahli waris yang sudah direkomendasikan, hanya 7 yang telah mendapatkan santunan korban COVID-19.

Di Ponorogo, Dinas Sosial sudah mengajukan 17 orang tapi belum satu pun menerima santunan. Bahkan di Surabaya, terdapat 319 pengajuan yang belum jelas status pencairannya. Atas berbagai aspirasi tersebut, HNW juga memastikan pihaknya akan meneruskan kepada Kemensos pada saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR-RI.

Ia pun akan menyampaikan kepada Mensos soal banyaknya komplain warga atas belum cairnya bantuan sosial untuk tahun 2020 sebagaimana diatur oleh Permensos Nomor 04 tahun 2015, dan aspirasi-aspirasi penolakan masyarakat atas penghapusan santunan korban COVID-19.

"Dan agar Mensos mengoreksi dengan mencabut saja surat edaran bermasalah yang menghapus ketentuan adanya bantuan untuk ahli waris dari korban yang wafat akibat COVID-19," tegasnya.

Anggota Dewan Kota DKI Jakarta Ari Kuncoro yang turut hadir dalam acara serap aspirasi tersebut mengungkapkan, dirinya juga beberapa kali mendampingi warga yang mengajukan santunan korban COVID-19 sejak pertengahan akhir tahun 2020, sesuai aturan perundangan. Namun Ari tak juga mendapatkan kejelasan terkait realisasi pencairan santunan tersebut.Sikap menolak penghapusan bantuan untuk ahli waris yang keluarganya ada yang meninggal karena COVID-19 disampaikan juga oleh anggota Lembaga Musyawarah RW XI Kelurahan Grogol Selatan, Atikah. Atikah menuturkan warganya ada yang meninggal akibat COVID-19 pada bulan September 2020 dan sudah mengajukan klaim santunan, namun sampai sekarang tak kunjung mendapatkan pencairan santunan dari Kemensos.

"Saya juga bantu warga ajukan santunan korban wafat akibat COVID-19 ke Dinas Sosial, dan sampai saat ini jawabannya tidak jelas," jelasnya.

Sementara Suku Dinas Sosial Jakarta mengaku semenjak pertengahan tahun 2020 telah melaporkan ke Kemensos 120 klaim bantuan untuk ahli waris yang keluarganya wafat akibat COVID-19, tapi juga belum satupun yang mendapatkan santunan.



Simak Video "Tambah 7.300, Kasus Covid-19 Per 21 Februari 2021 Jadi 1.278.653"
[Gambas:Video 20detik]
(akd/ega)