Disoal JK, Mal di Kemang Dibangun di Era Gubernur DKI Sutiyoso

Jakarta -

Mantan wakil presiden Jusuf Kalla (JK) menyoroti pembangunan Mal Lippo Kemang Village yang dinilai sebagai penyebab banjir di kawasan Kemang. JK meminta Gubernur DKI Jakarta yang mengeluarkan izin pembangunan mal tersebut bertanggung jawab.

Jika merujuk pada dokumen prospektus (gabungan antara profil perusahaan dan laporan tahunan) PT Lippo Karawaci Tbk tahun 2019, Mal Lippo Kemang yang menjadi satu dalam proyek pengembangan Kemang Village diluncurkan pada Juli 2007. Pengembangan ini terdiri atas mal dengan luas bruto (gross area) 150.392 meter persegi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pembangunan mal selesai pada 2012. Lippo Mall Kemang resmi dibuka 26 September 2012. Mal ini diresmikan langsung oleh CEO Lippo Mall Group Michael Riady.

Apabila dilihat dari waktu peluncuran proyek, pada Juli 2007, DKI Jakarta dipimpin oleh Gubernur Sutiyoso. Jabatan Sutiyoso baru berakhir pada 7 Oktober 2007. Kendati demikian, bukan berarti izin dikeluarkan pada waktu yang sama.

Tonton juga Video: Solusi Khusus Pemprov DKI agar Kawasan Kemang Tak Kebanjiran

[Gambas:Video 20detik]

Sebelumnya, pernyataan JK soal tanggung jawab gubernur yang mengeluarkan izin pembangunan Mal Lippo Kemang dilontarkan dalam program Blak-blakan yang tayang di detikcom, Jumat (26/2/2021).

JK memaklumi ada pemasukan pajak bagi Pemprov DKI dengan pembangunan mal. Tapi rakyat akhirnya mengeluarkan ongkos lebih banyak akibat banjir yang mereka derita.

"Siapa itu gubernur yang memberi izin daerah rawa-rawa dijadikan daerah komersial? Dia harus ikut bertanggung jawab juga," tegas JK.

Tapi secara umum, menurut Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu, masalah banjir di Ibu Kota negara merupakan persoalan klasik. Penanganannya harus melibatkan semua pihak, baik pemerintah pusat, Pemprov DKI, daerah penyangga, dan masyarakat sekitar.

Di Bogor dan Depok, misalnya, perlu ada waduk. Juga Pemprov DKI perlu terus menambah kawasan hijau sebagai daerah resapan.

Terkait normalisasi Ciliwung dan sungai-sungai lainnya, JK menekankan pentingnya ketegasan dari pemerintah pusat dan daerah. Juga harus ada komitmen yang kuat, dan konsekuen. Dia mencontohkan pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) yang dapat selesai dalam tempo dua tahun. Begitu juga peninggian jalur Tol Sedyatmo yang menuju Bandara Soekarno-Hatta selesai dikerjakan dalam 8 bulan setelah kebanjiran pada 2008.

"BKT itu saya yang perintahkan dibangun dan dua tahun selesai. Biayanya sharing dari pemerintah pusat Rp 2 triliun dan Pemprov DKI Jakarta Rp 1 triliun," ungkap JK, yang juga Ketua Umum PMI Pusat.

Halaman 1 2

Selanjutnya