.webp)
Polemik banjir di DKI Jakarta tak selesainya hanya dengan surutnya air, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menganggap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak sepenuhnya bekerja menangani banjir. PSI akan mengajukan hak interpelasi terkait kinerja Anies Baswedan.
Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justine Untayana mengatakan fraksinya akan menggunakan haknya di parlemen Jakarta. PSI menduga Anies menghambat kerja dinas-dinas Pemprov DKI Jakarta mengatasi banjir.
"Terkait dengan bencana-bencana banjir yang terjadi, khususnya di Februari 2021 ini kami Fraksi PSI menyampaikan bahwa kami Fraksi PSI akan menggunakan hak interpelasi terkait permasalahan pencegahan banjir di masa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan," kata Justine Untayana saat konferensi pers secara langsung melalui Zoom, Kamis (25/2/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Interpelasi bagi PSI harus diajukan lantaran Anies diduga tidak menjalankan berbagai aturan bahkan menghambat kinerja dinas-dinas Pemprov DKI untuk menangani banjir. Penanganan banjir di DKI Jakarta sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN, dan Perda Nomor 1 Tahun 2018 terkait RPJMD.
"PSI menilai bahwa Bapak Gubernur Anies tidak menjalankan berbagai aturan yang berlaku bahkan diduga dengan sengaja menghambat kerja di dinas-dinas Pemprov DKI untuk mencegah banjir," ucapnya.
Juru Bicara DPP PSI Faldo Maldini yang turut hadir juga mengkritik kinerja Anies Baswedan dalam menangani banjir di DKI Jakarta. Faldo menilai Anies terlalu sibuk memikirkan Pilpres 2024 hingga mengabaikan penanganan banjir di Ibu Kota.
"Gubernur Anies kayaknya lagi pusing mikirin survei di pilpres, sudah upaya dan daya yang dilakukan tapi angka nggak naik-naik. Kalau banjir ini beres, pasti survei Pak Anies naik sendiri, harusnya nggak usah khawatir," kata Faldo.
Faldo menyoroti ketidakmampuan terkait data-data banjir di DKI Jakarta. Faldo menyinggung sistem digital Pemprov DKI.
"Data DKI sudah beberapa hari ini tidak bisa diakses, saya kira mengurus website saja tidak bisa, susah untuk kita percayakan untuk urus negara. Sistem digital yang tidak smart malah dibikin, malah dibikin stupid gitu loh. Sulit dapat data DKI, bayangin aja, data penyerapan dinas SDA 2020 nggak ada kayaknya, 3 tahun Mas Anies, 2 tahun Dinas SDA itu penyerapan di bawah 50 persen. Dalam politik anggaran ini bisa dianggap tidak kerja," ujar Faldo.
Sementara itu, kinerja Anies Baswedan dalam menangani banjir mendapat pembelaan dari Fraksi Gerindra. Partai besutan Prabowo Subianto itu menilai seharusnya Pemprov DKI Jakarta diapresiasi dalam penanganan banjir.
"Perlu diketahui untuk penanganan banjir di Jakarta masih lebih baik daripada wilayah lain. Biarkan masyarakat yang menilai. Gerindra fokus pada terus melanjutkan kinerja dalam melakukan perbaikan-perbaikan dalam penanggulangan banjir," ujar Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani.
Simak juga video 'Blak-blakan Ketua Pansus Banjir 'Tembak' Kebijakan Anies':
Simak selengkapnya. di halaman selanjutnya:
Rani menilai banjir di DKI kali ini tidak semua wilayah terdampak menunggu genangan surut sampai berhari-hari. Meski demikian, hak interpelasi yang akan diajukan PSI dianggap sah-sah saja selama sesuai dengan Undang-Undang.
"Terkait hak interpelasi dari PSI itu sih silakan saja, boleh-boleh saja sepanjang hal tersebut sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku terutama yang terkait aturan di dalam tata tertib Dewan, contohnya ada aturan persyaratan tentang jumlah dukungan minimal 2 fraksi dalam pengajuan hak interpelasi," paparnya.
Rani menyebut banjir Jakarta tidak serta merta tuntas dengan langkah interpelasi Anies. Dia mengatakan seharusnya ada sikap untuk mencari solusi bersama dalam penanganan banjir.
"Banjir ini selesai gitu emangnya dengan interpelasi? Apakah semua hal itu kelar dengan sikap julid? Apakah semua urusan di DKI kelar dengan sikap nyinyir? Bukankah lebih baik kita sama-sama mencari solusi membantu Pemprov membenahi permasalahan yang ada? Janganlah hak interpelasi dijadikan alat untuk kepentingan pencitraan lagi aja, seperti yang sudah-sudah," tuturnya.
Tak hanya Gerindra, Fraksi PKS pun membela Anies Baswedan. PKS menilai rencana interpelasi PSI terhadap Anies bermuatan politis.
"Itu terlalu politis dan mengada-ada dibanding dengan gubernur lain yang provinsinya mengalami banjir parah. Anies itu jauh lebih luar biasa dalam kebijakannya mengantisipasi banjir. Apalagi tahun ini titik banjir berkurang. Dan yang banjir pun sehari sudah selesai. Wilayah mana coba di luar DKI yang provinsinya kebanjiran sehari surut, itu hanya ada di DKI Jakarta," tutur Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Muhammad Arifin.
Arifin menilai seharusnya kinerja Pemprov DKI mengatasi banjir patut diapresiasi. Anggota DPRD DKI Komisi E ini lalu menyinggung minimnya titik banjir di Jakarta Utara.
"Kalau interpelasi itu namanya sesuatu yang mengada-ada, cenderung politis. Selalu apriori dengan kebijakan gubernur, padahal ini kebijakan luar biasa. Jakarta Utara saja beberapa titik tahun lalu banjir, sekarang nggak ada yang banjir. Aman Jakarta Utara," jelas Arif.
