.webp)
PKS menilai kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang menimbulkan kerumunan warga menunjukkan tiga kecatatan. PPP membela Presiden Jokowi.
Kepala Staf Presiden (KSP) PKS, Pipin Sopian mengatakan Jokowi melakukan cacat dalam hal keteladanan saat memberikan souvenir kepada warga yang mengerumuninya di masa pandemi Corona. Ia pun berharap Presiden Jokowi menyampaikan permintaan maaf.
"Cacat keteladanan ditunjukkan Presiden Jokowi yang melanggar ucapannya sendiri bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Apalagi sempat-sempatnya melempar souvenir ke kerumunan massa, yang justru mengundang warga untuk berkerumun dan saling berebut souvenir sehingga melanggar protokol kesehatan," kata Pipin dalam keterangannya, Kamis (25/2/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tindakan beliau sangat menyakiti semua upaya penanganan Covid, terutama oleh para pekerja kesehatan. Saya mendesak Presiden Jokowi minta maaf kepada rakyat Indonesia," sambungnya.
Pipin juga melihat adanya cacat perencanaan atas kunjungan Presiden Jokowi ke Maumere. Ia mendorong agar peran KSP dan Protokol Presiden segera dievaluasi.
"Cacat perencanaan dalam kunjungan Presiden Jokowi di NTT menunjukkan kegagalan dalam mengantisipasi potensi kerumumunan yang dapat menyebarkan Covid-19. Peran KSP dan Keprotokolan Presiden perlu dievaluasi," ujarnya.
Selain itu, Pipin pun mengungkapkan adanya cacat penegakan hukum dalam kerumunan Jokowi di NTT. Ia pun berharap ada penindakan atas kejadian tersebut.
"Sampai saat ini publik belum melihat ada pihak yang diproses hukum pasca kejadian itu. Padahal nampak kasat mata pelanggarannya," ujarnya.
Pembelaan PPP ada di halaman berikutnya.
Simak juga Video: Jokowi Bakal Tambah 2 Bendungan Lagi untuk NTT
PPP menegaskan Presiden Jokowi tidak merencanakan adanya kerumunan. PPP menilai kerumunan timbul akibat antusiasme masyarakat.
"Pak Jokowi tidak merencanakan kerumunan, tapi antusiasme masyarakat yang besar," kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek, kepada wartawan, Kamis (25/2).
Menurut Awiek, penegakan hukum merupakan ranah aparat hukum. Ia meminta PKS tidak sembarangan menuding suatu kejadian dengan istilah cacat penegakan hukum.
"Soal penegakan hukum kan ranahnya aparat hukum. Pihak-pihak yang dianggap lalai kan bisa diproses secara hukum. Selagi masih ada proses hukum jangan dituding cacat penegakan hukum," ucapnya.
Istana Kepresidenan sebelumnya telah memberikan penjelasan mengenai kerumunan yang timbul saat Presiden Jokowi tiba di Maumere, kemarin. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin menjelaskan saat itu warga sudah menunggu rombongan Presiden Jokowi di pinggir jalan.
"Benar itu video di Maumere. Setibanya di Maumere, Presiden dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju Bendungan Napun Gete. Saat dalam perjalanan, masyarakat sudah menunggu rangkaian di pinggir jalan, saat rangkaian melambat masyarakat maju ke tengah jalan sehingga membuat iring-iringan berhenti," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin kepada wartawan, Selasa (23/2).
Bey mengatakan masyarakat Maumere spontan menyambut kedatangan Jokowi. Jokowi pun, kata Bey, menyapa masyarakat dari atap mobil.
"Dan kebetulan mobil yang digunakan Presiden atapnya dapat dibuka, sehingga Presiden dapat menyapa masyarakat, sekaligus mengingatkan penggunaan masker. Karena, kalau diperhatikan, dalam video tampak saat menyapa pun Presiden mengingatkan warga untuk menggunakan masker dengan menunjukkan masker yang digunakannya," papar Bey.
