Kemendagri Belum Terima Surat Pencopotan James Arthur dari DPRD Sulut

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Kamis, 25 Feb 2021 14:20 WIB
Michaela Elsiana Paruntu saat memenuhi undangan BK DPRD Sulut terkait dugaan perselingkuhan suaminya, James Arthur Kojongian (Trisno Mais/detikcom)
James Arthur Kojongian (Trisno Mais/detikcom)
Jakarta -

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum menerima surat pengajuan pencopotan James Arthur Konjongian (JAK) dari DPRD Sulawesi Utara (Sulut). Hingga saat ini, Kemendagri masih menunggu surat tersebut.

"Kita belum terima suratnya, kita tunggu suratnya, karena penting sekali surat itu, kita perlu tahu apa alasan, sebenarnya surat itu mau apa sebenarnya," kata Kapuspen Kemendagri Benny Irawan di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (25/2/2021).

Kemendagri, menurut Benny, nantinya akan mengkaji isi surat tersebut. Surat akan dipelajari lebih lanjut untuk kemudian disandingkan dengan aturan yang berlaku.

"Kemudian, kalau surat sudah kita terima, kita akan lihat dulu, kita akan sandingkan dengan beberapa aturan yang lain. Kita punya UU 23 2014 tentang DPRD, itu tentang kewajibannya dan lain-lain. Jadi kita tunggu surat terlebih dahulu. Mudah mudahan ya karena kita ada sistem. Untuk menerima surat itu, jadi kita tunggu suratnya," tuturnya.

Benny menuturkan, Kemendagri juga akan melihat ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan James. Benny menyebut Kemendagri harus memiliki dasar yang kuat sebelum akhirnya memutuskan pencopotan James yang diajukan DPRD Sulut.

"(Surat permintaan pencopotan dari pimpinan dewan) Ya informasinya kan begitu, dari teman-teman kita dapat begitu, tapi kita belum lihat suratnya. Pertanyaan berikutnya kenapa dia dicopot, kan begitu, apakah ada yang dilanggar atau segala macam. Itu yang saya maksud mau disandingkan dengan regulasi yang ada sehingga kita punya dasar yang kuat untuk tentukan sikap, untuk mengambil keputusan, apakah itu bisa ikuti yang diinginkan di DPRD kita lihat dulu dan dalami bersama sama," imbuhnya.

Sebelumnya, DPRD Sulawesi Utara (Sulut) mengaku telah mengirim surat pencopotan James Arthur Kojongian (JAK) dari Wakil Ketua DPRD Sulut ke Kementerian Dalam Negeri. Hal ini dilakukan setelah DPRD Sulut menggelar rapat paripurna yang memutuskan pemberhentian JAK dari pimpinan DPRD Sulut karena skandal perselingkuhan.

"Torang (kami) sudah kirim surat ke Mendagri melalui gubernur. Kan Mendagri yang mengangkat dan memberhentikan. Jadi kami sampaikan kalau dia (James Arthur Kojongian) diberhentikan dari pimpinan Dewan," ujar Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andi Silangen saat dimintai konfirmasi wartawan, Selasa (23/2).

Tonton Video "Pergoki Suami Selingkuh, Istri Wakil Ketua DPRD Sulut Diklarifikasi BK":

[Gambas:Video 20detik]x

(mae/mae)