Round-Up

Pembelaan dan Sindiran soal Kerumunan di Kunjungan Jokowi

Audrey Santoso - detikNews
Kamis, 25 Feb 2021 05:48 WIB
Jokowi Maumere
Kerumunan di kunjungan Presiden Jokowi (dok. 20detik)


Politisi Partai Gerindra Fadli Zon


Menurut Fadli Zon kerumunan karena spontanitas itu juga yang terjadi dalam kasus kerumunan Habib Rizieq Shihab. Fadli menyebut seharusnya kerumunan yang terjadi saat kedatangan Presiden Jokowi juga ditindak. Dengan begitu, kata dia, tidak ada standar ganda yang terjadi terkait protokol kesehatan.

"Menurut saya, spontanitas seperti itu sulit dihindari. Itu pula yang terjadi dengan kedatangan Habib Rizieq dan acara pernikahan putrinya di Petamburan. Kalau kerumunan ini tidak dipersoalkan, maka demi keadilan seharusnya Habib Rizieq dan para ulama yang kini ditahan sebaiknya dibebaskan saja, karena masyarakat akan menilai ada ketidakadilan dipertontonkan nyata, double standard dan tak memberi keteladanan," kata Fadli Zon saat dihubungi.

Kemudian Fadli Zon juga menyoroti Presiden Jokowi yang menyambut spontanitas warga berkerumun di Maumere dengan berdiri sambil membuka kaca. Menurutnya, langkah Jokowi itu bisa diartikan sebagai approval atas kerumunan tersebut.

"Tapi Pak Jokowi juga berdiri menyambut spontanitas itu. Bisa diartikan approval," sebutnya.

Politisi Partai Demokrat Benny K Harman


Benny memaknai kejadian kerumunan Presiden Jokowi sebagai momen menguji ketegasan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Benny mempertanyakan keberanian Jenderal SIgit dalam menegakan aturan hukum terkait prokes dalam kejadian kerumunan di Maumere, Sikka.

"Presiden mau menguji Kapolri, mantan ajudannya, apakah punya nyali tidak untuk menegakkan hukum, ada nyali tidak untuk menindak secara hukum Presiden yang jelas-jelas kasat mata melanggar aturan Prokes, aturan yang dibikin Presiden sendiri," kata Waketum PD Benny K Harman kepada wartawan.

Anggota Komisi III DPR RI itu menuturkan kerumunan menunjukkan kecintaan masyarakat NTT kepada Presiden Jokowi, sampai rela mengambil risiko terpapar COVID-19. Pernyataan tersebut diikuti sindiran.

"Dengan peristiwa ini, Presiden hendak mempertontonkan bahwa beliau adalah Presiden yang beyond hukum, yang tidak tunduk pada hukum. Peristiwa ini juga memperlihatkan masyarakat NTT rela mati, rela korbankan dirinya terpapar COVID-19 hanya untuk melihat langsung wajah Presiden, pemimpin yang mereka cintai," ungkap Benny.

Benny menilai kerumunan itu melanggar aturan. Dia meminta ada proses hukum. "Semua orang sama di depan hukum, equality before the law. Presiden jika terlibat korupsi pun, Kapolri atau KPK atau Jaksa Agung harus berani periksa bila perlu tangkap dan tahan. Itu hukum kita, hukum di negara kita. Konstitusi tidak memberi kekebalan hukum apa pun kepada presiden," tegasnya.

Simak kritik PKS dan analisis pakar gestur soal kerumunan Presiden Jokowi di halaman berikutnya

Selanjutnya
Halaman
1 2 3 4