DPR Minta SBY ke Myanmar Desak Junta Militer Bebaskan Suu Kyi

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Myanmar diprioritaskan untuk mendesak junta militer membebaskan tokoh oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi. Kunjungan yang dijadwalkan akhir bulan Februari ini diharapkan juga memberikan kontribusi positif bagi demokrasi dan HAM di Myanmar."Memang kita tidak terlalu optimis dengan situasi di Myanmar. Tapi soal pembebasan Suu Kyi harus menjadi prioritas," ujar anggota Komisi I DPR Djoko Susilo dalam konferensi pers di Gedung DPR/MPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (24/2/2006).Saat ini, sebanyak 53 anggota DPR menandatangani Kaukus Parlemen Indonesia untuk Demokrasi di Myanmar. Kaukus ini mendorong agar SBY mendesak pemerintah Myanmar membebaskan Suu Kyi dan segera mewujudkan demokrasi di Myanmar.Kaukus Parlemen Indonesia untuk Demokrasi di Myanmar juga menyampaikan 4 pernyataan sikap. Antara lain, meminta kunjungan SBY ke Myanmar untuk memberikan kontribusi bagi demokrasi di Myanmar.Kemudian mendesak dibebaskannya Suu Kyi. Lalu mendesak diselesaikannya konflik yang terjadi di Myanmar. Selanjutnya mendesak dibukanya dialog dengan berbagai kelompok masyarakat dan parpol yang berkonflik di Myanmar."Desakan DPR ini sudah disampaikan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda," kata Djoko Susilo.Permintaan Djoko agar SBY memprioritaskan kunjungan kali ini untuk mendesak junta militer di Myanmar bertujuan agar saat ini Indonesia sudah dilihat sebagai salah satu negara demokratis yang terbesar, dan bisa dianggap sebagai saudara tua di ASEAN. "Kan mestinya saudara tua suaranya didengar oleh yang muda," kata politisi PAN ini.Djoko berharap Indonesia dapat berperan seperti pada saat mendamaikan faksi-faksi yang bertikai di Kamboja. "Nama Indonesia jadi harum waktu Kamboja dulu," kenangnya.Untuk itu Djoko berharap SBY bertemu dengan tokoh junta militer Myanmar Jenderal Than Shwe. "Yang jelas saat ini agak sulit bertemu dengan oposisi di Myamar. Karena negaranya totaliter," katanya.Djoko juga menilai semakin memburuknya kondisi di Myanmar karena lemahnya peran PBB di sana. "PBB tidak berani membawa Myanmar ke Dewan Keamanan PBB karena takut diveto Cina. Jadi semuanya cuma wacana," katanya. (jon/)