Anak & Perempuan Indonesia Banyak Dijual ke Malaysia

Jakarta - Perdagangan anak dan perempuan di Indonesia dianggap sudah mengkhawatirkan. 4 Negara menjadi tempat sasaran penjualan mereka. Salah satunya Malaysia. Di negara jiran ini, angkanya tertinggi.Tiga negara lainnya adalah Jepang, Hongkong, dan Arab Saudi. Sedangkan daerah di Indonesia yang paling banyak 'mengekspor' anak dan perempuan adalah Jawa Barat, Jawa Timur dan NTT.Daerah-daerah lainnya di Indonesia bukannya bersih sama sekali. Deputi III Menko Kesra Maswita Djaya mengakui, penjualan anak dan perempuan juga cukup marak di luar Jabar, Jatim dan NTT, terutama di wilayah perbatasan. Hanya saja tidak setinggai di tiga wilayah itu.Untuk menghindari makin menggilanya kegiatan ilegal itu, pemerintah kini tengah merancang satu pilot project. Satu kabupaten dari tiga provinsi di atas rencananya akan dipilih sebagai daerah percontohan proyek ini."Daerah ini akan diujicobakan untuk menggempur perdagangan perempuan dan anak. Untuk daerahnya kami masih harus membahas lagi di antara tiga provinsi itu," kata Maswita dalam jumpa pers di Kantor Menko Kesra, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (24/2/2006).Persoalan dana dan teknis detilnya program itu, imbuh dia, juga masih dalam tahap pembahasan antardepartemen terkait. Namun dipastikan tahun ini program itu sudah bisa dijalankan.Sebagai gambaran kasar program tersebut, kata Maswita, pemerintah akan melakukan kampanye besar-besaran mengenai perdagangan anak dan perempuan dengan menyebar leaflet dan spanduk, melakukan sosialisasi dengan intens, membuka posko pengaduan, dan melakukan identifikasi terhadap anak sekolah.Proyek percontohan ini rencananya akan dijalankan selama satu tahun. Jika berhasil menurunkan angka perdagangan perempuan dan anak, maka pemerintah akan mereplikasikannya di daerah-daerah lain.Terkait korban perdagangan anak dan perempuan yang sudah dipulangkan ke Indonesia, Maswita mengatakan, akan mendapat bantuan usaha untuk perberdayaan ekonomi dengan besar Rp 3 juta-Rp 5 juta dari International Organization for Migration (IOM). Pemerintah sendiri masih terus mengkaji apakah pemberdayaan ekonomi semacam itu efaktif untuk diterapkan di Indonesia atau tidak."Ini butuh pengkajian yang panjang. Jangan sampai kita sudah mengeluarkan banyak uang tapi hasilnya nggak ada. Untuk saat ini NGO dan organisasi internasional yang melakukan pendampingan seperti itu," tuturnya.Maraknya kasus ini diyakininya terkait erat dengan kemiskinan dan kebodohan. Karenanya, upaya efektif untuk menanggulangi masalah itu tentunya harus sejalan dengan pengentasan kemiskinan. "Kita semuanya baik pemerintah, masyarakat maupun instansi lainnya harus aware dan concern dalam menanggulangi permasalahan ini," katanya. (umi/)