Freeport Jangan Arogan!

Jakarta - Dialog. Itulah yang menjadi kunci penyelesaian kasus Freeport. Wakil Ketua DPR Zaenal Ma'arif meminta pemerintah memfasilitasi dialog antara masyarakat dengan Direktur PT Freeport."Kita harap Direktur Freeport jangan arogan dan menolak mentah-mentah masyarakat yang ingin berdialog. Mereka kan hanya ingin dialog. Masak orang AS yang pendekar demokrasi menolak orang yang ingin berdialog dan malah menutup. Kan bisa diselesaikan dengan dialog," urai Zaenal.Hal ini disampaikan dia di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/2/2006).Ketika ditanya mengenai keterlibatan TNI/Polri dalam insiden Freeport, Zaenal membantahnya. "Saya sepakat TNI tidak terlibat. Itu urusan Polri tugas Polri untuk mengamankan setiap aset negara," cetus Zaenal.Untuk itu, politisi PBR ini berharap agar pemerintah segera turun bersama dengan DPR, Direktur Freeport untuk melakukan pembicaraan yang elegan, termasuk dengan perwakilan buruh dan penambang yang dianggap liar."Kita harap pemerintah bisa memfasilitasi dialog. Harus ada langkah progresif sehingga Freeport tidak terkesan milik AS, tetapi itu milik bangsa RI meskipun dalam 35 tahun nanti jadi harus diatur agar tidak ada syakwasangka," kata Zaenal.Freeport Indonesia memutuskan untuk menghentikan kegiatan di pertambanganmenyusul kerusuhan yang meledak sehari sebelumnya di sana. Para penambang liar yang menolak meninggalkan lokasi saluran pembuangan produksi Freeport, terlibat bentrok dengan polisi dan karyawan Freeport.Sebenarnya sejak 1993 warga setempat melakukan aktivitas penambangan tradisonal (peti) di sana. Namun belakangan Freeport melarang kegiatannya hingga terjadi perlawanan. Puncaknya adalah kerusuhan kemarin yang menyebabkan tiga karyawan dan satu polisi cedera. (aan/)