DPR Didesak Gunakan Hak Angket Surat Sudi

Jakarta - Skandal surat Seskab Sudi Silalahi sangat potensial melibatkan Presiden SBY. DPR diminta menggunakan hak angket untuk menyelidiki surat Sudi.Permintaan ini disampaikan Gerakan Kaum Muda saat beraudiensi dengan Wakil Ketua DPR Zaenal Ma'arif di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/2/2006)."Surat tersebut secara gamblang menyatakan, SBY pada prinsipnya tidak keberatan dan bahkan memberi petunjuk agar menteri terkait merespons PT Sun Hoo Engineering," kata Koordinator GKM Ray Rangkuti.Penggunaan hak angket, menurut Ray, mutlak untuk menyelidiki tentang kemungkinan keterlibatan SBY dalam kasus ini. "Keterlibatan presiden dalam wilayah abu-abu akan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara," ujarnya.Ray menilai surat Sudi tidak memiliki hubungan langsung dan atau tidak langsung dengan tugas-tugas Seskab sehingga kemunculan surat itu dapat dimaknai sebagai intervensi atasi kebijakan yang semestinya dilakukan Menlu."Isi surat itu justru jauh lebih menghebohkan, sebab dalam surat tersebut dengan tegas dinyatakan agar Menlu memberi kesempatan pertama PT Sun Hoo untuk presentasi," urainya.Lebih lanjut, Ray menilai permintaan Sudi tersebut dapat dinyatakan membuka kesempatan terjadinya praktek korupsi di tubuh kabinet.Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Zaenal Ma'arif berjanji akan merespons permintaan GKM dengan mengirim surat kepada pimpinan DPR dan presiden."Hari ini saya akan kirim surat kepada ketua DPR dan Presiden," ujar Zaenal. (aan/)