Belum Terlihat Ada Agenda Khusus Golkar dalam Kasus Sudi

Jakarta - Kasus surat Sekretaris Kabinet (Seskab) kepada PT Sun Hoo terkait rencana renovasi Kedutaan Besar RI (KBRI) Korea menjadi isu politik. DPR memanggil Sudi terkait hal ini. Partai Golkar dan PDIP tampak kuat mendorong pemrosesan kasus Sudi. Ada apa? Pengamat politik dari Soegeng Sarjadi Syndicated (SSS) Sukardi Rinakit menilai DPR memang wajib bertanya kepada Sudi Silalahi tentang surat tersebut. Wajar bila kemudian kasus ini melebar menjadi kasus politik. "DPR memang harus menanyakan Sudi Silalahi, karena dia sebagai Seskab," kata Sukardi saat berbincang-bincang dengan detikcom, Kamis (23/2/2006). Saat ditanya bahwa Golkar dan PDIP yang paling kuat mengusung kasus Sudi ini, Sukardi menilai, PDIP wajar melakukan hal itu, karena telah memosisikan sebagai oposisi. "Sebagai oposisi wajar PDIP melakukan hal itu. Ini merupakan peluang bagi PDIP untuk menunjukkan bahwa pemerintah kurang baik," ungkap dia. Tapi, kalau Golkar? Sukardi melihat bahwa apa yang dilakukan Golkar untuk menempatkan dirinya sebagai critical supporter terhadap duet Presiden SBY-Kalla. "Saya masih melihat Golkar melakukan dalam tataran kalkulasi di depan konstituennya," ujar dia. Tidak adakah upaya Golkar mengusung kasus ini untuk mendiskreditkan SBY dan mengusung citra Kalla? "Saya melihat Golkar belum sampai ke agenda-agenda politik seperti itu," ungkap dia. Sudi Perpanjang Persoalan Dalam kasus surat rekomendasi kepada Menlu tentang PT Sun Hoo, Sukardi menilai, Sudi memang telah bertindak salah. "Apa pun itu, seharusnya Sudi jangan memberikan rekomendasi. Istilah Jawanya, Sudi ini 'ora iso ngemong projone Presiden'," ujar Sukardi. Atas tindakan Sudi ini, kasihan Presiden SBY, karena pasti terkena imbas. Bisa-bisa Presiden SBY akan tercoreng citranya. "Apa yang dilakukan Sudi ini blunder, bisa menggangu citra Presiden," kata dia. Sukardi juga menilai Sudi mencla-mencle terkait pelaporannya kepada polisi bahwa surat yang dikirimkan kepada Menlu itu sebagai surat palsu. Padahal, sebelumnya Sudi mengakui surat itu hanya bersifat pemberitahuan saja. Dengan pelaporan Sudi ke polisi ini, maka kasus ini akan semakin panjang. "Padahal, sebenarnya kasus ini bisa segera selesai kalau Sudi mengatakan bahwa pihaknya tidak punya niat-niat apa dan tidak memberikan rekomendasi. Dengan pelaporan surat palsu ini, kondisinya bisa lebih buruk," ujar dia. (asy/)