Sudi Ngaku Tak Pernah Ketemu Orang-orang PT Sun Hoo

Jakarta - Meski orang-orang PT Sun Hoo sering mondar-mandir di kantornya, Seskab Sudi Silalahi mengaku tidak pernah sekali pun menemui mereka. Keinginan mereka merenovasi KBRI Korsel pun diketahui dari stafnya."Sampai hari ini saya belum pernah bertemu atau menerima mereka. Saya hanya tanya ke staf, apa yang mereka inginkan," kata Sudi dalam jumpa pers di Kantor Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (23/2/2006).Lewat stafnya, Sudi lalu menyuruh mereka langsung ke Departemen Luar Negeri (Deplu). Namun karena tidak berhasil, mereka balik lagi ke kantornya. Sudi tetap tidak menerima mereka. Lagi-lagi lewat stafnya, Sudi mengetahui mereka ingin membangun tiga gedung di KBRI Korsel. Satu gedung untuk kebutuhan KBRI dan dua gedung lainnya untuk kepentingan mereka selama 10-15 tahun.Setelah melewati batas waktu tersebut, PT Sun Hoo akan mengembalikan kedua gedung itu kepada KBRI. Dalam pembangunan tiga gedung ini, pemerintah dijamin tidak akan mengeluarkan duit sepeser pun.Orang-orang PT Sun Hoo lalu membuat surat kepada Deplu lewat dia. Surat itu dibacanya, namun ia meminta stafnya agar tidak mengirimkan surat tersebut.Sudi lalu menceritakan kejadian tersebut kepada Presiden SBY pada Maret 2005, di sela pertemuan antara dubes dengan SBY. Saat itu, Menlu Hassan Wirajuda juga menyatakan belum ada rencana konkret soal pembangunan KBRI. "Dan saya tidak pernah memonitor sama sekali," tegas dia.Setelah itu, pada pertemuan APEC di Seoul, Dubes RI untuk Korsel Jacob Tobing sempat melaporkan rencana renovasi gedung kepada SBY. Namun SBY hanya mengatakan akan mempelajari dan menelaah dulu hal itu."Dan Seskab sama sekali tidak pernah terlibat, dan saya tidak pernah ketemu orang-orangnya PT Sun Hoo. Makanya saya lalu lapor ke Kapolri," kata dia.Sudi melaporkan soal pemalsuan dokumen dan tanda tangan. Hal ini dilakukan agar dia tidak menduga-duga atau menuduh pihak lain. "Biar Polri yang memeriksa. Saya tidak mau cari kambing hitam. Nauzubillah!" tandasnya.Dokumen surat itu, ungkap Sudi, memiliki 9 unsur kejanggalan. Salah satunya cap yang digunakan bukan cap Seskab. Untuk keperluan ini, Sudi sudah diperiksa pada 22 Februari.Pemeriksaan, imbuhnya, tidak perlu minta izin presiden, sebab dalam hal ini dia bertindak sebagai pelapor."Jadi tidak ada masalah karena saya yang minta, biarlah Polri yang mengungkapkan hasil penyelidikan," katanya.Sudi lalu berjanji akan membeberkan masalah ini dalam rapat dengan Komisi II DPR siang ini. "Anda bisa dengar itu, apakah itu tanda tangan saya, termasuk saya akan sampaikan respons saya yang isinya sama tapi perusahaannya beda. Yang jelas banyak perbedaan," cetusnya. (umi/)