Akan Digusur, Warga Kuto Batu dan 13 Ulu Ronda Siang Malam

Palembang - Warga Kuto Batu dan 13 Ulu selama tiga hari ini melakukan penjagaan ketat kampungnya. Ini menyusul kabar investor Japan Bank For International Cooperation (JBIC) memberi batas waktu kepada Pemerintah Sumatera Selatan (Sumsel) untuk membebaskan lahan hingga Juni 2006. "Kami terpaksa melakukan penjagaan ketat. Bukan tidak mungkin akan terjadi sesuatu yang tidak kami duga, berkaitan dengan rencana pembangunan jembatan Musi III dengan lokasi kampung kami," kata Husin, warga 13 Ulu, Palembang, Selasa (21/2/2006). Penjagaan ketat itu, berupa siskamling kampung yang dilakukan siang dan malam. "Sebelumnya kami memang sudah berjaga-jaga. Tapi sekarang lebih ketat. Jadi, maaf, apabila ada orang tidak kami kenal terpaksa ditanyai oleh warga yang berjaga," kata Husin. Sementara warga 13 Ulu lainnya, Kadir, warga di kampungnya sangat takut setelah mendengar kabar pihak JBIC mengancam Pemerintah Sumsel hingga Juni 2006 soal pembebasan lahan. "Bisa saja lantaran takut investor menarik diri, berbagai cara dilakukan buat menggusur kami, misalnya dengan cara membakar pemukiman penduduk," kata Kadir. Penjagaan juga dilakukan warga Kuto Batu yang berada di seberang 13 Ulu. "Kami lebih banyak berjaga-jaga. Siapa pun yang kami tidak kenal, ya, terpaksa ditanyai banyak," kata Husanah. Sebelumnya Wakil Ketua Dewan Sumatra Selatan Ellianuddin mengatakan pihak JBIC meminta Pemerintah Sumsel membebaskan lahan buat lokasi pembangunan jembatan Musi III hingga Juni 2006. Maka, bila dalam batas waktu itu tidak dipenuhi pembangunan jembatan tersebut terancam batal. Dan, menurut wakil Ketua DPD PDIP Sumsel itu, lokasi pembangunan di kampung 13 Ulu dan Kuto Batu sudah cukup ideal. Bila dipindahkan ke tempat lain akan terjadi penambahan biaya, seperti di lokasi Lemabang dan Patrajaya yang biaya akan membengkak dari Rp 450 miliar menjadi Rp 600-650 miliar. Sedangkan Gubernur Sumsel Syahrial Oesman mengatakan pihaknya belum dapat memastikan lokasi pembangunan jembatan tersebut. Khusus dengan warga Kuto Batu dan 13 Ulu, pihaknya belum melakukan perundingan yang menghasilkan kesepakatan yang terbaik. (ary/)