Cek Kesehatan, Mega Batal Buka Makan Bakso Bareng

Jakarta - Makan bakso bareng di gedung DPR yang digelar Fraksi PDIP (FPDIP) batal dibuka oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. Mantan presiden perempuan pertama Indonesia itu memilih melakukan general check up atas kesehatannya. Hingga pukul 12.30 WIB, Selasa (21/2/2006), acara pembukaan makan mie dan bakso bebas formalin yang digelar dalam rangka HUT PDIP ke-33 itu masih berlangsung tanpa kehadiran Megawati. Acara dibuka oleh Sekjen DPP PDIP Pramono Anung yang mewakili Megawati. "Mohon maaf Ibu Mega tidak bisa hadir di sini, karena sedang melakukan general check up," kata Pramono dalam sambutan di acara itu. Acara makan bakso ini digelar di koridor di depan Gedung Nusantara II Gedung DPR, Jl. Gatot Subroto, Jakarta. Tenda sengaja didirikan untuk pagelaran acara ini. Sebanyak 40 pedagang bakso dikerahkan ke untuk menyajikan bakso-bakso bebas formalin ini. Dan makanan bakso ini ludes diserbu pengunjung sebelum acara dibuka. Ratusan orang tampak hadir, termasuk para anggota FPDIP. Ketua DPR Agung Laksono dan Wakil Ketua DPD Laode Ida juga datang. Sejumlah anggota DPR dari fraksi di luar PDIP juga tampak hadir dan menyantap mie dan bakso yang disediakan secara gratis itu. Tidak ada umbul-umbul atau atribut PDIP yang mencolok dalam acara ini, meski acara ini digelar untuk memperingati HUT PDIP ke-33. Dalam sambutannya, Pramono mengatakan, Megawati berpesan agar FPDIP dalam menggelar acara ini tidak hanya bersifat seremonial. Mega meminta FPDIP menindaklanjuti acara ini dengan membantu para pedagang bakso lebih riil, sehingga dapat mengembalikan pendapatan pedagang bakso yang melorot drastis akibat isu formalin. Pramono juga meminta agar DPR memperjuangkan aspirasi rakyat kecil seperti pedagang bakso yang mengalami nasib yang tidak baik akibat isu formalin. Sementara Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo dalam sambutannya meminta Presiden SBY berkomitmen dengan janjinya untuk menyejahterakan rakyat. Kebijakan SBY selama ini dinilai Tjahjo kurang berpihak pada rakyat. "Isu pemberantasan formalin seharusnya dikelola dengan baik, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pedagang bakso yang mayoritas rakyat kecil. Acara ini kita gelar supaya DPR mengingatkan pemerintah agar pemerintah memperhatikan rakyat kecil," ungkap Tjahjo. (asy/)