Demokrat Sulut Minta DPP Cabut Keanggotaan Kader yang Terlibat Isu Kudeta

Trisno Mais - detikNews
Rabu, 24 Feb 2021 23:47 WIB
Ketua DPD Demokrat Sulawesi Utara, Billy Lombok
Sekretaris Partai Demokrat Sulut, Billy Lombok (Foto: dok. Istimewa)
Manado -

DPD Partai Demokrat Sulawesi Utara terus mendalami keterlibatan kadernya dalam isu kudeta di tubuh partai berlambang mirip logo Mercy itu. DPD Sulut pun meminta DPP Demokrat mencabut keanggotaan salah satu kader yang diduga terlibat dalam isu kudeta terhadap kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Hari ini, DPD Sulut juga telah memanggil sejumlah DPC untuk melaksanakan rapat Pengurus Harian Terbatas (PHT). Dalam rapat tersebut terungkap mantan Sekretaris DPC Demokrat Kabupaten Minahasa Tenggara Vecky Gandey terlibat gerakan kudeta.

Alhasil, DPD pun memutuskan mengusulkan pencabutan kartu tanda anggota (KTA) Vecky dari PD. Sekretaris PD Sulut Billy Lombok mengatakan kader Partai Demokrat se-Sulut langsung bereaksi keras terhadap pergerakan oknum yang pernah merasakan kejayaan partai itu.

"Rapat PHT Partai Demokrat langsung memutuskan untuk meminta DPP mengambil tindakan tegas dengan mencabut keanggotaannya dari Partai Demokrat," kata Sekretaris Partai Demokrat Sulut, Billy Lombok, saat dimintai konfirmasi, Rabu (24/2/2021).

Menurut Billy, pihaknya tidak main-main dalam mengusut tuntas perihal isu kudeta ini. Dia menegaskan DPD Sulut sangat solid mendukung sang ketum, AHY.

"Kita sangat solid, ini dilaporkan oleh seluruh DPC, bahwa benar ada pergerakan ini. Sulut adalah daerah pendiri partai, mengerti betul bagaimana partai ini berdiri dengan semangat reformasi, dan itu membutuhkan kerja bersama, dan Sulut tidak maju-mundur, Sulut komit," tukasnya.

Dijelaskan Billy, pihaknya tidak memecat orang yang dianggap terlibat dalam isu kudeta. Sanksi yang diberikan, kata dia, berupa pencabutan kartu tanda anggota (KTA) dari partai.

"Bukan pemecatan, karena yang bersangkutan sudah tidak ada di struktur," kuncinya.


Dikonfirmasi terpisah, Vecky Gandey membantah adanya kudeta. Dia menegaskan yang dilakukan adalah menegakkan anggaran dasar partai.

"Tidak ada kudeta, yang benar adalah menegakkan anggaran dasar Partai Demokrat. Karena ini adalah partai yang aturannya berdasarkan AD/ART bukan pribadi," bebernya.

(mae/mae)