Anggota DPR Jadi Calo Pemondokan 2.500 Jamaah Haji

Jakarta - Tudingan Menteri Agama M Maftuh Basyuni bahwa DPR terlibat calo pemondokan untuk jamaah haji dinilai mengalihkan masalah. Sebab, oknum DPR yang ikut calo pemondokan hanya mengurus pemondokan tidak lebih dari 2 persen jumlah jamaah haji."Jangan mengalihkan masalah, yang saya lihat anggota DPR ikut mengurus pemondokan untuk 2.500 jamaah saja, tidak sampai 2 persen. Padahal jumlah keseluruhan jamaah 205 ribu orang," kata Anggota Komisi VIII Zulkarnaen Djabar di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/2/2006).Menurut dia, oknum DPR yang menjadi calo bukanlah dari Komisi VIII, tapi anggota komisi lain. Tapi, kata Zulkarnaen, DPR telah berkomitmen menertibkan oknum anggota DPR itu. Siapa nama oknumnya, Zulkarnaen merahasiakannya. "Saya justru melihat lokal staf Depag yang sudah bertahun-tahun di sana lebih baik diganti, karena lebih banyak mengarah pada mafia pemondokan dan katering. Tenaga musiman tahun lalu sengaja dihilangkan oleh Depag sehingga Depag merekrut jaringan-jaringan yang baru yang sudah melembaga di sana," urainya.Politisi Partai Golkar ini menilai banyak sistem manajemen jamaah haji atau petugas-petugas haji di sana tidak profesional. "Misalnya, ada petugas haji yang tidak tahu peta wilayah, tidak tahu di mana jamaah seharusnya menginap, lalu ada petugas haji yang tidak tahu administrasi tetapi ditempatkan di sekretariat," papar Zulkarnaen.Tentang rencana swastanisasi haji yang akan diberlakukan pada musim-musim haji tahun mendapat, hingga saat ini DPR masih membahas dan memperdebatkannya. "Tetapi, yang penting jangan mengakibatkan kualitas haji menurun," cetusnya.Hapuskan DAUDalam kesempatan yang sama, Zulkarnaen mengusulkan agar DAU secara kelembagaan dihapus. Dulu, DAU dilembagakan karena ada anggaran BPIH yang ada sisanya. Misalnya anggaran penerbangan, dulu US$ 1.700 tetapi realitasnya hanya US$ 1.300. Jadi untung US$ 400 lalu diberikan ke DAU. "Tetapi kan sekarang sudah tidak begitu lagi. Sekarang transparan, anggaran segitu pengeluaran juga segitu jadi lebih baik bubarkan saja," kata Zulkarnaen. (aan/)