Menhan: Hak Pilih TNI Belum Bisa Digunakan

Jakarta - Berbeda dengan Panglima TNI, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono menilai hak pilih TNI pada tahun 2009 belum bisa digunakan. Alasannya, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dan prajurit belum ideal."Saya pribadi katakan tahun 2009 barangkali kondisi sosial ekonomi terutama kesejahteraan prajurit dan masyarakat belum ideal untuk menghadirkan pemilu," kata Juwono usai memberi penghargaan Kepada Panglima TNI Endriartono Sutarto di kantornya Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Minggu (19/2/2006). Ketika ditanya apakah wacana hak pilih TNI pada 2009 dijadikan sebagai pendongkrak suara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pemilu, Menhan menjawab diplomatis."Sekarang ini kita kaji. Saya tekankan pada kondisi sosial ekonomi. Kalau sebagian besar rakyat Indonesia dan prajurit TNI tingkat rendah belum ideal secara ekonomi maka itu rawan pada tarik menarik," tambah Juwono. "Tapi kalo nanti diputuskan di DPR dan pemerintah bahwa prajurit akan memilih tahun 2009 tentu saya akan patuh," lanjutnya. Ketika ditanya apakah Menhan setuju jika hak pilih TNI mulai dilaksanakan pada 2014, Juwono enggan berkomentar banyak. "Perkiraan saya sekarang, sebelum kondisi sosial ekonomi membaik, sebelum jumlah pengangguran dan garis kemiskinan dikurangi itu sangat rawan," paparnya.Menurut Juwono, kondisi ideal kesejahteraan masyarakat dan prajurit ketika 60 juta orang yang belum tercukupi kebutuhan dasar manusianya itu bisa dikurangi menjadi 30 juta menjelang 2009. "Itu perkiraan saya," demikian Juwono. (ahm/)