Tarto Bantah Hak Pilih TNI Cederai Demokrasi

Jakarta - Ketakutan segelintir orang atau kelompok dengan digunakannya hak pilih bagi anggota TNI menjadi alasan akan tercederainya demokrasi dibantah Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto. Menurutnya, justru demokrasi tercederai bila hak politik individu dipenjara. "Cegahlah ekses negatifnya tapi tidak dengan merusak demokrasi itu secara keseluruhan," jelas Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto kepada wartawan, usai bertemu dengan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono di Kantor Departemen Pertahanan, Jl Medan Merdeka Barat, Minggu (19/2/2006).Menurut Tarto, justru TNI sekarang sudah mempunyai komitmen untuk bersikap netral. Maka TNI juga punya kontribusi yang besar pada demokrasi dinegeri ini."Tahun 1955, kita pernah melakukan itu. Masa tahun 2009 kita tidak bisa melakukan yang dilakukan pada tahun 1955. Apalagi 2009 masa kita setback begitu jauh," jelas Tarto, yang akan melepas jabatannya pada Senin (20/2/2006) pagi.Mengenai kekhawatiran hak pilih digunakan sebagai alat politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ditahun 2009, Tarto justru berpesan bahwa calon pemimpin manapun jangan menggunakan cara-cara yang tidak benar yang dapat mencederai demokrasi."Kalau sampai dilakukan oleh pak SBY, saya sangat tidak memberi apresiasi dan saya sangat tidak meyakini bahwa beliau menjadi pemimpin yang benar, yang membawa negara ini ke arah kemajuan kalau cara yang dilakukan tidak benar," tegas Tarto.Tarto membantah hak pilih itu justru digunakan dirinya untuk mengusung SBY. "Kalau itu saya lakukan, maka saya lebih gila dari Pak SBY. Karena saya telah menyiapkan sesuatu kegilaan," jawabnya.Tarto menjelaskan, dengan pernyataannya soal anggota TNI siap memilih Tahun 2009 itu adalah untuk memberikan pelajaran kepada bangsa ini, kalau semua sudah sepakat sebagai negara demokrasi maka jangan pernah membuat hal yang mencederai demokrasi ini sendiri. Tapi kalau nanti ada ekses, itu yang harus dihilangkan. Jangan menbuat aturan secara demokratis yang tidak diterima.Ketika ditanya apa jaminan kalau hak pilih itu tidak dimanfaatkan, justru Tarto mengatakan, apabila partai tidak mencoba memanfaatkan TNI untuk mendukung partai atau calon pemimpin, TNI tidak akan ditarik ke politik praktis. (ndr/)