PRD Setuju Hak Pilih TNI

Jakarta - Perdebatan soal pemberian hak pilih untuk anggota TNI/Polri masih terus bergulir. Partai Rakyat Demokratik (PRD) setuju jika anggota TNI/Polri diikutsertakan dalam pemilihan umum (Pemilu) 2009.Ketua Umum PRD, Dita Indah Sari menyatakan, hal itu sejalan dengan penegakan hak asasi manusia. Hak pilih yang diberikan tersebut tak akan punya dampak buruk, bahkan Dita menilai pemberian itu justru dapat membawa ke arah yang lebih baik."Itu dapat menjadi jalan bagi aspirasi anggota TNI/Polri asal disertai syarat khusus," kata Dita kepada detikcom, Sabtu (18/2/2006).Adapun syarat yang dimaksud Dita adalah, Lembaga Komando Teritorial harus dibubarkan, dasar hukum yang jelas lengkap dengan sanksi dan penegakan hukum, penegakan hukum secara konsekuen terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM oleh para perwira TNI dan fungsi pertahanan negara secara bertahap harus dialihkan kepada rakyat sendiri.Sementara itu mengenai tanggapan pihak yang tidak setuju dengan pemberian hak pilih kepada TNI/Polri pada Pemilu 2009 karena TNI belum siap, Dita mengatakan hal itu tidaklah relevan."Kalau tidak siap, karena banyaknya agenda reformasi TNI yang belum dilakukan, apa jaminannya kalau 2014 nanti sudah siap? Justru dengan ini kita bisa memaksa TNI untuk segera malakukan reformasi," ungkap Dita.Untuk memperjuangkan ini, Dita bersama PRD berencana untuk hearing dengan Komisi I DPR RI. "Tapi itu baru rencana," kata Dita mengakhiri perbincangan. (mar/)