DPR Minta Menlu Klarifikasi Soal Surat Sudi

Jakarta - Menteri Luar Negeri (Menlu) Hassan Wirajuda akan diminta klarifikasi DPR terkait surat Sekretaris Kabinet (Seskab) Sudi Silalahi tentang pembangunan gedung KBRI Korea di Seoul."Kita akan minta klarifikasi dan kita akan melihat sejauh mana ruang lingkup kerja Seskab dan batasan-batasannya agar masyarakat tidak dikaburkan dengan informasi-informasi," kata Ketua DPR Agung Laksono kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (17/2/2006).Sudi mengirim surat kepada Menlu, pada 21 Februari, yang isinya meminta agar Menlu merespons presentasi PT Sun Hoo Engineering pada kesempatan pertama, terkait pembangunan Gedung KBRI di Seoul. Surat juga menyebutkan bahwa pada prinsipnya Presiden SBY tidak keberatan dengan renovasi KBRI Seoul.Menurut Agung, perlu dikaji terlebih dulu apakah surat Sudi itu telah melewati batas dan dikategorikan intervensi atau tidak. Namun yang terpenting dari kasus itu, kata Agung, keamanan dokumen negara harus ditata ulang. "Harus ditata kembali. Bagaimana dokumen rahasia seperti ini bisa keluar?" kata politisi yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Partai Golkar Itu. Sikap lebih keras disampaikan anggota DPR dari FKB, AS Hikam. Menurut Hikam, tindakan Sudi membuat surat itu jelas-jelas salah. Sudi seharusnya tahu posisinya mengandung konflik kepentingan dalam kasus itu. "Kami akan pertanyakan ke Menlu karena kalau tidak dikejar ini adalah pintu korupsi. Apalagi sudah jelas mempengaruhi masalah pengadaan barang," kata Hikam.Sikap serupa juga disampaikan anggota DPR dari FPG, Marzuki Darusman. Mantan Jaksa Agung itu sependapat Menlu harus memberikan klarifikasi. "Ini tidak lazim apalagi terkait masalah etika. Kita ingin Menlu memberi penjelasan secara lengkap ini nanti," kata Marzuki. Sedangkan anggota DPR dari FPAN, Tristanti Mitayani, menilai surat itu telah melampaui kewenangan Sudi sebagai Seskab. (iy/)