Kasus PLN Jangan Dipolitisasi

Jakarta - Sejumlah masalah yang menimpa PLN jangan sampai terjadi politisasi. Kalaupun ada pergantian direksi, harus dilakukan secara transparan dan melalui proses fit and proper test, sehingga terpilih orang-orang yang bersih dan profesional. "Kami sangat menyesalkan apabila kursi direksi PLN ini menjadi ajang rebutan parpol tertentu. Hanya orang-orang yang berpengalaman dan bersih yang layak untuk memimpin PLN. Karena itu, menurut kami orang dalam PLN yang lebih tepat," Ketua Umum FK4-PLN Okky Setiawan dalam siaran persnya, Rabu (15/2/2006).Dia mengambil contoh, PLN beberapa waktu lalu dipimpin orang orang luar PLN, yakni Kuntoro Mangkusubroto. Namun, kepemimpinan Kuntoro tidak berjalan lama karena mendapat penolakan dari dalam tubuh PLN sendiri. "Tentu hal ini tidak boleh terulang lagi. Bagaimana PLN bisa memberi pelayanan maksimal kepada masyarakat, apabila terus terjadi perubahan kebijakan," tandasnya.Belakangan beberapa masalah dihadapi PLN, mulai dari kasus pembagian tantiem, gugatan warga atas proyek SUTET, penolakan TDL yang yang kini masih dalam prosesadalah dugaan mark-up pada proyek PLTG Borang. Okky juga mengecam tindakan anarkisme sejumlah oknum yang menghujat PLN, baik secarainstitusi maupun secara personal. "Jangan sampai menghujat seseorang melakukan korupsi, padahal yang bersangkutan belum terbukti bersalah. Akhirnya, yang tercemar adalah institusi," kata dia. (mar/)