Permadi: Surat Seskab Minta Menlu Respons PT Sun Hoo Itu Kolusi

Jakarta - Surat "katabelece" dari Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi ke Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda yang meminta agar PT Sun Hoo Engineering diberi kesempatan pertama presentasi pembangunan gedung KBRI di Seoul, Korea Selatan mendapat protes anggota DPR.Anggota Komisi I DPR Permadi menilai pembangunan KBRI sepenuhnya kewenangan Menteri Luar Negeri. Adanya surat dari Sekretaris Kabinet yang meminta Menteri Luar Negeri merespons PT Sun Hoo Enginering dinilai sebagai bentuk ikut campur dari lembaga kepresidenan. "Jadinya kita kembali ke zaman Orde Baru. Kasus seperti ini yang menimbulkan KKN. Itu kolusi. Jelas ini bertentangan dengan undang-undang," kata Permadi saat dihubungi detikcom melalui sambungan telepon, Jumat (16/2/2006).Pembangunan gedung KBRI, lanjut Permadi merupakan kewenangan penuh Menlu dengan biaya diambil dari APBN. Dengan demikian, jika Sekretaris Kabinet ikut campur dengan menunjuk nama sebuah perusahaan untuk diberikan kesempatan presentasi, bisa diartikan oleh pihak Menlu perusahan tersebut yang ditunjuk oleh Presiden. "Karena dijelaskan hanya menunjuk satu PT saja yang diminta agar diberi kesempatan pertama melakukan presentasi," katanya.Permadi curiga, kasus ini mengandung unsur KKN. "Ini patut dicurigai. Pasti ada imbal-baliknya, ada upetinya. Itu pasti," kata Permadi.Ia mengaku heran dengan kasus seperti ini. "Pemerintah tidak kapok dengan kejadian-kejadian seperti ini. Kemarin ada polisi disuruh inteli DPR, terus 3 pengemplang BLBI dipanggil ke istana. Ini kok tidak kapok. Ini sudah keterlaluan," kata Permadi. (jon/)