Megapolitan Upaya Kapitalisasi Ekonomi dan Politik

Jakarta - Konsep pembangunan kawasan megapolitan yang diusulkan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso dengan menyatukan Jakarta dengan daerah sekitarnya terus menuai kritik, kecaman, dan penolakan.Salah satu kritik terlontar dari Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) Indra J Piliang.Menurut Indra, konsep megapolitan merupakan upaya untuk melakukan kapitalisasi secara politik dan ekonomi kepentingan tertentu, bukan untuk kepentingan publik."Yang penting adalah menumbuhkan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru di banyak tempat, tidak bisa disentralisasi di satu titik. Saya skeptis dan meragukan konsep ini," kata Indra.Hal ini disampaikan dia kepada detikcom di sela-sela acara seminar "Otonomi Daerah" di Hotel Sofyan Cikini, Jl Cikini Raya 79, Jakarta, Kamis (16/2/2006).Menurutnya, secara politik, megapolitan akan memunculkan lapisan elit-elit baru yang bersifat negatif. Sebab dalam konsep megapolitan, koordinasi antara pemerintah pusat dengan kabupaten/kota akan makin jauh. Padahal dalam otonomi daerah ada koordinasi langsung antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah."Konsep megapolitan juga belum jelas bentuknya, apakah mau menjadi daerah otorita semacam Batam, atau presiden yang mengatur langsung sehingga menjadi bagian pemerintah pusat. Kalau begini berarti otonomi tidak bisa dijalankan untuk daerah megapolitan," papar Indra.Ia juga mengungkapkan, bila megapolitan berjalan, maka arus urbanisasi akan meningkat. Sebab megapolitan merupakan magnet baru bagi urbanisasi."Dengan adanya megapolitan akan lebih banyak dana yang masuk, sehingga aliran dana ke daerah berkurang," imbuhnya.Dalam penilaian Indra, saat ini konsep megapolitan dinilai belum begitu jelas. Karenanya konsep megapolitan ini perlu dikaji lebih dalam. Pengkajian dimaksudkan untuk menghindari munculnya berbagai persoalan di kemudian hari."Kalaupun konsep megapolitan dijalankan, maka seharusnya memaksimalkan kota-kota yang berkembang di sekitar Jakarta," kata Indra. (nvt/)