Muladi: Hak Pilih Anggota TNI Lebih Baik Diberlakukan 2014

Jakarta - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Muladi mengingatkan pengembalian hak pilih anggota TNI harus diputuskan hati-hati. Jangan sampai pengembalian hak pilih anggota TNI menjadi bumerang bagi masyarakat. "Menurut saya 2014 lebih baik, kalau 2009 belum. Yang sipil saja masih sperti ini (gontok-gontokan)," ujar Muladi pada wartawan usai diterima oleh Presiden Susilo B. Yudhoyono, Kamis (16/2/2006) di Kantor Presiden, Jakarta. Lemhannas sendiri belum membuat kajian atas wacana tersebut. Muladi membenarkan bahwa jumlah seluruh personel TNI yang hanya sekitar 350 ribu orang tidak signifikan sebagai kekuatan politik. Tapi berdasarkan sejarah, keterlibatan TNI dalam dunia politik punya pengaruh besar dan turut menentukan nasib bangsa. Sepanjang masa Orba, kekuatan TNI merupakan salah satu mesin politik yang handal bersama dengan PNS dan Golkar. Baru setelah reformasi 1998, TNI benar-benar bisa lepas dari politik. "Meledaknya pemberontakan G30S/PKI itu pun karena tentara ikut berpolitik," imbuh Muladi. Muladi kemudian mengutip kembali pernyataan Presiden kepada para perwira TNI dalam sambutan pelantikan Panglima TNI dan KSAU pada Senin lalu yang menyatakan bahwa kembali terjun ke kancah politik praktis yang penuh dengan godaan, bisa memporak-porandakan pembangunan TNI yang kokoh. "Harus ada pendewasaan politik terlebih dahulu di kalangan TNI. Rambunya harus jelas. Pendidikan politik harus baik, punya kesadaran politik dan kesadaran atas konstitusi," tandas Muladi. (asy/)