.webp)
Menurut anggota Fraksi Partai Demokrat itu, angka Rp 150 miliar tersebut antara lain berkaitan dengan pengadaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer).
Pansus sendiri dibentuk DPRD sejak Rabu (17/2) lalu. Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan Pansus dibentuk sebagai tindak lanjut LHP BPK-RI yang disampaikan ke legislatif pada 29 Desember silam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ada dua LHP dari BPK. Pertama adalah LHP Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19. Kedua adalah LHP atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan tahun 2020 pada Pemprov Sumbar dan instansi terkait lainnya.
"Dalam LHP Kepatuhan, BPK menyimpulkan beberapa hal. Di antaranya adanya indikasi pemahalan harga pengadaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) dan transaksi pembayaran kepada penyedia barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan dan berpotensi terjadi penyalahgunaan," kata Supardi kepada wartawan.
Supardi menjelaskan alokasi anggaran untuk penanganan COVID-19 di pada 2020 mencapai Rp 490 miliar. Dana tersebut bersumber dari pengalihan (refocusing) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumbar.
"Besarnya anggaran untuk penanganan COVID-19 tersebut memaksa untuk melakukan penggeseran anggaran sejumlah kegiatan melalui refocusing APBD Tahun 2020 yang telah ditetapkan," kata Supardi.
Anggaran tersebut digunakan untuk penanganan dampak pandemi COVID-19. Baik untuk sektor kesehatan, ekonomi, maupun sektor lainnya.
(aik/eva)
