Usut Dugaan Penyimpangan Dana COVID Rp 150 M, DPRD Sumbar Bentuk Pansus

Jeka Kampai - detikNews
Selasa, 23 Feb 2021 19:50 WIB
DPRD Sumbar mendatangi BNPB untuk melaporkan dugaan penyimpangan dana penanganan COVID-19 di Sumbar sebesar Rp 150 miliar (dok DPRD Sumbar)
Foto: DPRD Sumbar mendatangi BNPB untuk melaporkan dugaan penyimpangan dana penanganan COVID-19 di Sumbar sebesar Rp 150 miliar (dok DPRD Sumbar)
Jakarta -

DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) membentuk Pansus COVID untuk menindaklanjuti temuan BPK-RI terkait indikasi penyelewengan dana penanganan COVID-19 di Sumbar. Tak tanggung-tanggung, BPK menemukan dugaan penyimpangan Rp 150 miliar dari total anggaran penanganan COVID-19 sebesar Rp 490 miliar.

"Pansus ini memang dimaksudkan untuk menindaklanjuti temuan-temuan seperti yang disampaikan dalam LHP BPK itu," kata Wakil Ketua Pansus COVID, Nofrizon, kepada wartawan, Selasa (23/2/2021).

Menurut Nofrizon, dalam laporannya secara keseluruhan BPK mencatat ada temuan Rp 150 miliar dari total anggaran yang dialokasikan untuk penanganan COVID. Dari jumlah tersebut, salah satunya Pansus mencurigai angka Rp 49 miliar untuk pengadaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer).

"Ada Rp 49 miliar yang dicurigai (lagi). Itu untuk keperluan pengadaan hand sanitizer," katanya.

Ia menyebut, Pansus sudah memanggil sejumlah pihak, termasuk rekanan yang mendapat proyek pengadaan hand sanitizer. Dia mengatakan pihak pemenang proyek tak berhubungan dengan alat kesehatan.

"Yang menang pengusaha batik. Batik Tanah Liek, Batik Lumpo, itu yang menang. Itu ada di LHP BKP. Sudah kita panggil rekanan yang memenangkan pengadaan hand sanitizer ini. Lalu kita tanya, ternyata rekanan itu dapat proyek dari istri salah satu pejabat (Nofrizon menyebut nama salah satu OPD -red). Kita juga menemukan adanya indikasi pemberian fee proyek yang besarnya Rp 5 ribu per botol," katanya.

Selain soal penggunaan anggaran, Pansus sesuai LHP BKP juga menyoroti tentang transaksi pembayaran kepada penyedia barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga berpotensi terjadi penyalahgunaan.

"Di Satgas atau BNPB kita mendapat konfirmasi bahwa syarat pembayaran sebuah pengadaan, bayar 50 persen (dulu) dengan disaksikan BPKP dan diawasi langsung oleh KPK. Tapi di Sumbar hanya seperti beli cabe. Uang miliaran rupiah dipakai cash," kata Nofrizon.

Pansus sudah bertemu dengan Satgas Penanganan COVID-19 di gedung BNPB Jakarta. Mereka berkonsultasi terkait persoalan ini. Berikutnya, Pansus akan mendatangi BPK dan meminta dilakukan audit investigasi.

"Besok kita ke BPK minta agar dilakukan audit investigasi," tambah politikus Partai Demokrat itu.

Pansus sendiri dibentuk DPRD sejak Rabu (17/2) lalu. Ketua DPRD Sumbar, Supardi, mengatakan Pansus dibentuk sebagai tindak lanjut LHP BPK-RI yang disampaikan ke legislatif pada 29 Desember silam.

Ada dua LHP dari BPK. Pertama adalah LHP Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19. Kedua adalah LHP atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan tahun 2020 pada pemprov Sumbar dan instansi terkait lainnya.

"Dalam LHP Kepatuhan, BPK menyimpulkan beberapa hal. Di antaranya adanya indikasi pemahalan harga pengadaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) dan transaksi pembayaran kepada penyedia barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan dan berpotensi terjadi penyalahgunaan," kata Supardi kepada wartawan.

Supardi menjelaskan, alokasi anggaran untuk penanganan COVID-19 pada tahun 2020 mencapai Rp 490 miliar. Dana tersebut bersumber dari pengalihan (refocussing) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumbar.

"Besarnya anggaran untuk penanganan COVID-19 tersebut memaksa untuk melakukan penggeseran anggaran sejumlah kegiatan melalui refocussing APBD tahun 2020 yang telah ditetapkan," kata Supardi.

Anggaran tersebut digunakan untuk penanganan dampak pandemi COVID-19. Baik untuk sektor kesehatan, ekonomi maupun sektor lainnya.

Simak video 'Sudah 10 Hari, Kebakaran Lahan Gambut di Sumbar Belum Padam':

[Gambas:Video 20detik]



(jbr/jbr)