Sosialisasi RUU KUHP, Pemerintah Berharap Tak Ada Lagi Disinformasi

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 23 Feb 2021 12:15 WIB
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Benny Rianto

Sumber Kemenkum Ham RI
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Benny Rianto (Dok. Istimewa)
Medan -

Pemerintah melakukan sosialisasi terhadap Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Pemerintah memastikan masyarakat tidak akan mendapat informasi yang salah terkait RUU KUHP.

Sosialisasi yang dilakukan adalah berdiskusi dengan sejumlah pakar hukum pidana di Medan, Selasa (23/2/2021). 'Diskusi Publik Penyusunan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana' dipimpin oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Benny Rianto.

Benny mengatakan diskusi publik terkait RUU KUHP ini untuk mensosialisasikan pentingnya revisi KUHP yang mengedepankan prinsip restorative justice. Menurutnya, sosialisasi ini juga menjadi kunci agar masyarakat mendapatkan informasi yang utuh dan benar soal revisi KUHP.

"Pembentukan RUU KUHP yang merupakan produk estafet dari para pendahulu, sebentar lagi akan mencapai langkah akhirnya yang mutlak harus kita wujudkan sebagai salah satu magnum opus (mahakarya) anak bangsa yang patut kita banggakan," ujar Kepala BPHN Benny dalam keterangan kepada wartawan.

"Namun, ruang diskusi dan masukan tetap terbuka demi penyempurnaan karya monumental dalam pembangunan hukum nasional kita ini," lanjutnya.

Menurut Benny, RUU KUHP disusun dengan mementingkan hidup masyarakat. Benny menilai masyarakat perlu mengetahui isi RUU KUHP yang benar.

"RUU KUHP merupakan penal code nasional yang disusun sebagai simbol peradaban suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat. Seyogianya ini dibangun dan dibentuk dengan mengedepankan prinsip nasionalisme dan mengapresiasi seluruh partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, perbedaan pemahaman dan pendapat dalam pengaturan RUU KUHP tentunya merupakan kontribusi positif yang perlu disikapi dengan melakukan diskusi yang komprehensif dan menyeluruh dari seluruh komponen anak bangsa," tambahnya lagi tutur Benny.

Terkait penolakan RUU KUHP yang muncul di masyarakat, Benny menilai penolakan itu terjadi karena adanya disinformasi. Benny menegaskan RUU KUHP dibuat untuk memperbarui aturan yang sudah lama sejak zaman Belanda.

"RUU KUHP merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyusun suatu sistem kodifikasi hukum pidana nasional yang bertujuan untuk menggantikan KUHP lama sebagai produk hukum pemerintahan zaman kolonial Hindia Belanda," kata Benny.

Benny menyebut pembaruan KUHP ini untuk memperluas aturan hukum pidana di Indonesia. "Dalam perkembangannya, makna pembaruan KUHP Nasional yang semula semata-mata diarahkan kepada misi tunggal yang mengandung makna dekolonialisasi KUHP kemudian diperluas sehingga meliputi pula misi demokratisasi dan konsolidasi hukum pidana materiil di Indonesia," kata Benny.

Benny menjelaskan misi demokratisasi di RUU KUHP diharapkan menjaga keseimbangan moralitas individual, moralitas sosial, dan moralitas institusional. Sedangkan misi konsolidasi tercermin dari upaya untuk menertibkan perkembangan hukum pidana di luar KUHP dengan mengembalikan kendali asas-asas umum kodifikasi secara bertahap.

"Selain itu, pembaruan KUHP Nasional juga diarahkan pada misi harmonisasi, yaitu menyesuaikan KUHP terhadap perkembangan hukum pidana yang bersifat universal," ujarnya.

"Juga misi modernisasi, yaitu dengan mengubah filosofi pembalasan klasik yang berorientasi pada perbuatan semata-mata menjadi filosofi integratif yang memperhatikan aspek perbuatan, pelaku, dan korban kejahatan," tambahnya lagi.

(zap/fjp)