SE Kapolri soal UU ITE, YLBHI Beri Catatan terkait Pengawasan

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Selasa, 23 Feb 2021 06:49 WIB
Asfinawati
Asfinawati (Foto: Ari Saputra)
Jakarta -

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan surat edaran (SE) terkait penanganan kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) meminta agar ada pengawasan di lapangan terkait penerapan SE itu.

Ketua YLBHI, Asfinawati menilai SE mengenai UU ITE ini adalah hal yang baik. Namun SE Kapolri tidak menyelesaikan masalah UU ITE secara keseluruhan.

"Ini kan sebetulnya, gini, soal tidak langsung mengedepankan pidana itu kan hal yang baik ya, tetapi sebetulnya dari segi masalah yang ditimbulkan UU ITE tidak cukup pakai surat Kapolri gitu sebetulnya," kata Asfinawati saat dihubungi, Senin (22/2/2021).

Menurut Asfinawati, banyak pihak yang mendorong agar dilakukan revisi UU ITE. Dia kemudian menyinggung SE Kapolri soal hate speech yang tidak dilaksanakan sepenuhnya di lapangan.

"Makanya yang sebetulnya kan yang didorong oleh kami kan, oleh masyarakat sipil kan revisi. Artinya ada penghapusan-penghapusan pasal-pasal tertentu. Misalnya kita lihat kasus surat edaran tentang siar kebencian, hate speech, isinya sama persis, jadi mengedepankan mediasi gitu tidak langsung, tapi kan itu nggak jalan juga di lapangan," tuturnya.

"Karena itu terjadi pada beberapa surat edaran yang lain. Bahkan peraturan Kapolri pun begitu, misalnya penggunaan kekuatan juga akan tidak dilaksanakan, peraturan Kapolri tentang hak asasi manusia itu kan juga tidak dilaksanakan secara penuh. Bahkan kalau kita cek ke beberapa Polres, saya pernah cek juga ada satu Polda juga nggak tahu ada peraturan Kapolri itu. Ada-lah, masih di Jawa itu," ucap Asfinawati.

Asfinawati meminta agar ada pengawasan dalam pelaksanaan SE mengenai UU ITE itu. Dia menyebut harus ada komitmen politik dalam menerapkan SE Kapolri itu.

"Artinya perlu pengawasan, munculnya surat edaran itu ternyata nggak cukup. Dia harus ada pengawasan, harus ada evaluasi berkala terhadap penegakannya. Artinya harus ada komitmen politik. Tapi lagi-lagi memang ya begitulah seperti yang saya katakan tadi di awal, itu adalah sebagian dari masalah," kata dia.

Asfinawati kemudian memaparkan alasan SE Kapolri tidak cukup menjadi solusi untuk UU ITE. Dia menyebut pelaksanaan UU ITE bukan hanya sekedar penegakan hukum

"Tapi dia tidak cukup untuk menjadi solusi bagi masalah Undang-Undang ITE, pertama alasannya ya karena masalahnya itu di dalam Undang-Undang ITE bukan cuma sekedar penegakan hukum, masalah penegakan hukum banyak. Tapi juga ada masalah yang lain. Terus juga yang kedua ada beberapa surat edaran, kalau kita liat surat edaran polri yang lain misalnya tentang siar kebencian tu yang mirip-mirip dia itu nggak, meskipun isinya sama mengedepankan mediasi gitu-gitu ya, persis surat edarannya polri tentang siar kebencian juga begitu. Itu nggak terjadi kok tapi," kata dia.

Tonton video 'SE Kapolri soal UU ITE: Damai Prioritas-Tersangka Minta Maaf Tak Ditahan':

[Gambas:Video 20detik]