Round-Up

Menyoroti Rencana Anjangsana Wakil Rakyat ke Qatar Saat Pandemi

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 23 Feb 2021 06:22 WIB
Pembangunan gedung baru untuk DPR RI menuai kritikan berbagai pihak walaupun Ketua DPR Setya Novanto menyebut Presiden Jokowi telah setuju pembangunan tersebut. Tetapi Presiden Jokowi belum teken Perpres tentang pembangunan Gedung DPR. Lamhot Aritonang/detikcom.
Foto: Kompleks DPR RI (Lamhot Aritonang)
Jakarta -

Di tengah pandemi COVID-19 yang melanda banyak negara di dunia, Komisi I DPR RI justru mengagendakan anjangsana atau kunjungan ke Qatar. Ada tiga agenda yang awalnya diagendakan dalam kunjungan Komisi I DPR di Qatar.

Mengenai kunjungan kerja (kunker) Komisi I DPR ke Qatar tertuang dalam surat DPR Nomor PW/01959/DPR RI/II/2021. Surat tersebut ditujukan untuk Duta Besar (Dubes) RI di Qatar. Surat tertanggal 10 Februari 2021 ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin.

Sebagaimana dalam suratnya, kunker Komisi I DPR di Qatar direncanakan berlangsung pada 28 Februari sampai 6 Maret 2021. Perihal rencana kunjungan itu telah mendapat konfirmasi dari Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis kemarin, Senin (22/2/2021) pagi.

Namun demikian, Abdul Kharis sedari awal menyatakan bahwa Komisi I DPR belum dipastikan bisa masuk ke Qatar. Sebab, harus ada surat izin dari pemerintahan setempat.

"Iya, tapi masih nunggu izin masuk ke Qatar," kata Abdul Kharis saat dimintai konfirmasi, Senin (22/2).

Sekjen DPR Indra Iskandar juga angkat bicara perihal rencana kunker Komisi I DPR ke Qatar. Surat soal kunker ke Qatar itu disebut baru sebatas penjajakan.

Ternyata, Qatar sendiri memberlakukan kebijakan khusus, mengingat pandemi COVID-19 juga berlangsung di sana. Dubes Qatar juga belum mengeluarkan visa untuk para anggota Komisi I DPR yang akan berangkat.

"Surat di atas baru sebatas proses penjajakan, karena sampai saat ini dalam masa pandemi COVID, Qatar masih memberlakukan peraturan. Untuk masuk Qatar, Embassy Qatar tidak mengeluarkan Visa, akan tetapi menggunakan Exceptional Entry Permit (EEP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Qatar langsung," ungkap Indra Iskandar.

Indra Iskandar dilantik menjadi Sekretaris Jenderal DPR yang baru. Pelantikan dilakukan di Nusantara IV, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/5/2018).Sekjen DPR Indra Iskandar (Foto: Lamhot Aritonang)

Lalu, apa gunanya surat Nomor PW/01959/DPR RI/II/2021 dibuat jika Komisi I DPR belum dipastikan bisa masuk Qatar? Indra menjelaskan.

"Pengajuan surat dimaksudkan agar Komisi I dapat menyusun atau ancar-ancar rencana kegiatan-kegiatanya. Kalau jumlah itu sesuai dengan AKUPA dewan. Tapi kan belum diputuskan," sebut Indra.

"Sebagai informasi sampai saat ini surat tersebut belum ada jawaban," imbuhnya.

Simak juga video 'Puan Larang Anggota DPR Kunker di Tengah Wabah Virus Corona!':

[Gambas:Video 20detik]



Namun informasi berbeda soal rencana kunker Komisi I DPR ke Qatar berembus. Baca di halaman berikutnya.