Bunuh Istri, Hukuman Praka Marten Diperberat Jadi Penjara Seumur Hidup

Andi Saputra - detikNews
Senin, 22 Feb 2021 16:06 WIB
Ilustrasi Palu Hakim
Ilustrasi palu hakim. (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Hukuman oknum TNI Praka Marten Priadinata Chandra diperberat dari 20 tahun penjara menjadi penjara seumur hidup oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan. Mantan anggota Korem 023/Kawal Samudera Sumatera Utara (Sumut) ini terbukti membunuh istrinya, Ayu Restari.

"Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan sekedar mengenai penjatuhan pidana pokoknya, sehingga amarnya menjadi pidana pokok penjara seumur hidup. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer," kata ketua majelis Kolonel Chk MP Lumban Radja dengan anggota Kolonel Sus Immanuel Pancasila dan Kolonel Laut Agus Budiman Surbakti dalam putusan yang dilansir website Mahkamah Agung (MA), Senin (22/2/2021).

Majelis menilai hukuman 20 tahun penjara terlalu ringan sehingga perlu diperberat. Majelis menilai, selama menikah dengan Ayu, Praka Marten tidak mempunyai rasa sayang dan tanggung jawab sebagai suami.

"Akibat perbuatan Terdakwa, seorang putri berumur 7 tahun kehilangan kasih sayang dari orang tuanya dan kedua orang tua korban merasa terpukul atas kehilangan nyawa anaknya secara keji. Sedangkan nama baik kesatuan Korem 023/KS perlu dijaga dengan meningkatkan pembinaan personil dan kegiatan ibu Persit di lingkungan satuan," papar majelis.

Praka Marten membunuh dengan menyamarkan seolah-olah sebagai pembegalan. Praka Marten mengundang istrinya dari Bandung ke Sumatera Utara (Sumut) dan diajak jalan-jalan dengan sepeda motor pada 9 April 2020 malam. Di sebuah lokasi yang sepi, korban dihabisi dengan memukul korban dengan besi dan membuang ke semak-semak hingga ditemukan warga tinggal tulang belulang.

"Perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak pantas dilakukan dalam kapasitas sebagai prajurit TNI yang telah melakukan pembunuhan berencana bersama-sama dengan mengajak 2 perempuan seharusnya Terdakwa dapat menjadi contoh dan panutan yang baik bagi prajurit lainnya serta masyarakat lingkungan dalam berperilaku utamanya mentaati aturan hukum bukan sebaliknya melakukan perbuatan yang melawan hukum," ucap majelis pada 16 Februari 2021.

Pengadilan Militer Tinggi I Medan berpendapat mengenai pidana mati yang dimohonkan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa tidak tepat. Karena pidana mati harus diterapkan secara selektif dan hanya untuk kejahatan-kejahatan yang luar biasa dan menimbulkan efek yang luas atau membahayakan atau merugikan masyarakat umum.

"Oleh karenanya Memori Banding dari Oditur Militer harus ditolak," ucap majelis.

(asp/knv)