Kartun Nabi, Lintas Agama Minta PBB Beri Sanksi Denmark

Jakarta - Forum Dialog Lintas Agama (FDLA) dan Gerakan Nasional Antiterorisme (GNAT) membawa kasus kartun Nabi Muhammad ke Persatuan Bangsa Bangsa (PBB). Mereka meminta PBB memberikan sanksi kepada Denmark yang membiarkan media massa menghina agama.FDLA merupakan organisasi lintas agama yang terdiri dari perwakilan Katolik, Kristen, Budha, Hindu dan Islam. FDLA dan GNAT mendatangi kantor perwakilan PBB di Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Rabu (15/2/2006). Mereka ditemui Direktur Penerangan PBB untuk Indonesia Abdullah Mbamba. Juru Bicara FDLA, Fauzan Al Anshari menyatakan, kedatangan mereka untuk menyampaikan memorandum kepada PBB terkait kasus kartun nabi Muhammad yang menghina umat Islam. Memorandum itu berisi lima hal. Pertama, GNAT dan FDLA menilai pemuatan karikatur Nabi Muhammad memiliki unsur kesengajaan untuk melecehkan salah satu agama terbesar di dunia. Kedua, GNAT dan FDLA sangat mengkhawatirkan muncul reaksi kemarahan umat Islam yang makin meluas akibat keengganan pemerintah Denmark minta maaf.Ketiga, GNAT dan FDLA mendesak PBB untuk mengeluarkan resolusi yang berisi sanksi tegas pada Denmark dan negara lain yang membiarkan media setempat memanfaatkan kebebasan pers untuk menghina agama.Keempat, GNAT dan FDLA mengimbau kepada seluruh umat beragama agar waspada terhadap provokasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.Kelima, GNAT dan FDLA mengimbau insan pers agar tak menggunakan kebebasan pers untuk suatu karya yang mempunyai potensi menyinggung keyakinan umat beragama.Menurut Fauzan, PBB telah menanggapi baik protes tersebut terbukti dari pernyataan Sekjen PBB Kofi Annan yang tiga kali menyatakan kebebasan pers bukanlah izin untuk melakukan penghinaan atau pelecehan terhadap agama apa pun."Karena itu untuk melanjutkan statemen Kofi Annan, PBB harus segera mengeluarkan resolusi mengingat kondisi saat ini kian memburuk," kata Fauzan. Ungkapan senada juga disampaikan Alma Shephard Supit, anggota FDLA dari agama Kristen. Bagi Alma, kartun nabi merupakan suatu penghinaan untuk umat muslim."Kami sama-sama datang ke sini untuk mendesak PBB agar segera mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi masalah ini, saya berharap pemerintah Denmark mau minta maaf pada umat Islam," kata Alma. (iy/)