ADVERTISEMENT

Koster Klaim Kebijakan Pemprov Bali Mampu Kurangi Sampah Plastik

Tim detikcom - detikNews
Minggu, 21 Feb 2021 01:29 WIB
Gubernur Bali I Wayan Koster (Angga Riza/detikcom)
Foto: Gubernur Bali I Wayan Koster (Angga Riza/detikcom)
Denpasar -

Gubernur Bali Wayan Koster memaparkan sederet kebijakan yang telah dilaksanakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dalam rangka menjaga dan memperbaiki kelestarian alam. Kebijakan tersebut telah dituangkan dalam produk hukum berupa peraturan gubernur (Pergub) hingga peraturan daerah (Perda).

Salah satu produk hukum tersebut yakni Pergub Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai. Koster mengklaim bahwa dengan kebijakan tersebut telah mampu menurunkan timbulan sampah plastik di Bali hingga 90 persen.

"Pergub Nomor 97 Tahun 2018 sudah berjalan dengan sangat baik, dimana mampu mengurangi sampah plastik di hotel, restoran dan pasar/toko modern hingga ke angka 90 persen sedangkan di pasar tradisional pengurangannya hingga 40 persen," kata Koster dalam keterangan tertulisnya yang diterima detikcom, Sabtu (20/2/2021).

Koster menambahkan rangkaian kebijakan ini membuat dirinya mendapatkan penghargaan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup sebagai satu-satunya kepala daerah yang menerapkan kebijakan atau peraturan pembatasan sampah plastik sekali pakai.

"Selain itu, ada lima duta besar yang secara khusus bertemu dan mengapresiasi kebijakan pembatasan timbulan sampah plastik ini, yakni duta besar Korea Selatan, Belanda, Australia, Jepang dan Swedia," sebut Ketua DPD PDI Perjuangan Bali ini.

"Bali disebut sebagai inspirasi daerah yang berhasil menerapkan kebijakan tersebut, bahkan Belanda pun mengakui belum berhasil menjalankan," imbuhnya.

Di lain pihak, kebijakan tersebut menghasilkan inovasi-inovasi baru di masyarakat Bali yang mulai beralih kepada penggunaan bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan, seperti tas berbahan ketela, pipet bambu, kertas dan lainnya. Kebijakan ini juga secara tidak langsung menambah citra positif Bali di mata dunia internasional sebagai daerah tujuan wisata dunia.

"Proses ini belum berhenti dan terus kami mantapkan sebagai upaya untuk menjaga alam dan manusia serta budaya Bali, agar bersih sehat dan berkualitas. Sesuai dengan kearifan lokal kami di Bali, dikolaborasikan dengan kebijakan partai dan arahan lebih lanjut dari Ibu Megawati Soekarnoputri, " jelasnya.

Menurutnya, keberhasilan penerapan kebijakan ini juga tak lepas dari kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat, terutama jajaran desa adat, pemerhati lingkungan dan pihak terkait lain. Bahkan ia meminta kepala daerah lain untuk tidak takut mengeluarkan kebijakan serupa.

"Terus terang kebijakan ini juga mendapat tantangan dari industri plastik, tetapi uji materi yang diajukan para pengusaha tersebut dibatalkan dan diberikan aspek yuridis yang kuat oleh MK. Saya kira kepala daerah lain tidak perlu takut dengan kebijakan seperti ini, karena kita lakukan untuk alam yang bersih dan indah, untuk kehidupan manusia yang lebih baik, tidak perlu takut dan pasti mendapatkan dukungan masyarakat," pungkasnya.

Selain Pergub tersebut guna menjalankan upaya mewujudkan alam Bali yang bersih, hijau dan indah, Koster mengaku telah menelurkan produk hukum lain seperti Pergub Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih, Pergub Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, Pergub Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik.

"Karena kelestarian alam adalah bagian fundamental dan komprehensif dari pembangunan Bali, agar Bali ini hijau, bersih dan indah, bersumber dari kearifan lokal Sat Kerthi (enam sumber utama kehidupan masyarakat)," kata jelasnya.

Tak hanya itu, masih ada produk hukum lain seperti Pergub Nomor 95 Tahun 2018 tentang kebijakan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah; Pergub Nomor 47 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber; Pergub Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perlindungan Danau, Sungai, Mata Air dan Laut. Ada pula Pergub Nomor 55 tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali; serta Pergub Nomor 29 tahun 2019 tentang pelestarian tanaman lokal Bali sebagai tman gumi banten, puspa dewata, usada dan penghijauan.

"Khusus untuk lima kebijakan terakhir ini kita sedang siapkan instrumen pendukungnya agar bisa berjalan secara maksimal," kata pria kelahiran Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng ini.

(isa/isa)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT