Pemerintah Musnahkan Massal Hewan Ternak di 5 Provinsi
Selasa, 14 Feb 2006 18:11 WIB
Jakarta - Pemerintah akhirnya memutuskan melakukan pemusnahan massal (depopulasi) hewan ternak unggas di lima propinsi yang positif terjangkit virus flu burung. Yaitu DKI Jakarta, Jateng, Jabar, Banten dan Lampung. "Kita plot dana untuk ganti rugi Rp 30 milyar yang diambil dari APBN tahun ini," kata Mentan Anton Apriantono, usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (14/2/2006). Teknisnya, memusnahkan semua hewan unggas pada radius satu kilometer dari titik tempat hewan terinfeksi. Disusul vaksinasi terhadap seluruh unggas pada radius tiga kilometer berikutnya. Deptan sebenarnya telah melakukan depopulasi sejak tahun lalu. Bila sebelumnya hewan terinfeksi tercatat 4,8 juta ekor, kini hanya 100-an ribu ekor saja. Memang hasilnya amat baik, tapi bagaimana pun juga masih ada kemungkinan penularan pada manusia yang kontak dengan unggas. "Masih ada hewan tidak mati yang bawa virus, ini berpotensi menyebarkan. Selama ada unggas mengadung virus, maka selama itu pula manusia punya kemungkinan tertular," kata Menkes Siti Fadilah Supari pada kesempatan sama. Karena itulah rapat kabinet terbatas memutuskan untuk lebih mengintensifkan langkah depopulasi dari pintu ke pintu. Lebih proaktif datangi petenakan unggas dan rumah-rumah penduduk yang memelihara hewan unggas. Target utama DKI Jakarta, karena paling banyak mencatatkan kasus flu burung. Tapi di Banten, Lampung, Jabar dan Jateng yang merupakan daerah terdekat, juga dilakukan mengingat lalu lintas unggas yang terjadi. "Sebagai persiapan, besok Presiden Susilo B. Yudhoyono akan memanggil pada gubernur lima daerah itu. Agar mereka juga memberikan pengertian besarnya bahaya flu burung dan kemudian bisa diambil tindakan bersama," kata Menko Kesra Abiruzal Bakrie. Lebih lanjut Ical mengatakan, saat ini ada sisa dana Rp 500 milyar untuk keperluan vaksinasi dan sosialisasi yang berasal dari anggaran 2005. Jumlah sebesar itu tentu tidak cukup untuk membiayai kegiatan sepanjang tahun ini. "Kita tentu akan minta tambahan," imbuhnya tanpa merinci jumlah tambahan dana yang dibutuhkan.
(jon/)











































