SBY Terima Pengaduan 1.927.920 SMS

Jakarta - Sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuka pos pengaduan melalui SMS 9949, hingga hari ini Selasa (14/2/2006) ada 1.927.920 SMS yang masuk dan 15.528 pengaduan melalui kotak pos. Dari seluruh pengaduan tersebut, kasus-kasus yang menonjol adalah pengaduan tentang penegakan hukum yang adil dan tidak berbelit, dugaan korupsi dan penyaluran BLT. Belakangan ini, pengaduan yang cukup banyak masuk dari para calon pegawai negeri sipil (CPNS). Mereka pun mengingatkan Presiden Susilo B. Yuhoyono agar memastikan proses penerimaannya berlangsung transparans dan adil. Besarnya harapan tersebut tercermin dari dominasi materi aduan masyarakat yang masuk ke PO Box dan SMS 9949 selama bulan Februari ini. "Permintaan penerimaan CPNS yang tranparans dan bersih, mencapai 566 buah. Seperti kita tahu saat ini prosesnya sedang berjalan, dan bagaiman hasilnya kita lihat nanti," kata Sardan Marbun, selaku pengelola PO Box 9949, dalam jumpa pers siang ini di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (14/2/2006). Marbun memaparkan, setelah dipilah dengan cermat sebagian diantaranya telah dijawab langsung oleh Presiden. Sementara sebagian lagi sisanya langsung diteruskan untuk dilakukan verifikasi, klarifikasi dan segera ditindaklanjuti oleh departemen, intansi atau kepala daerah bersangkutan yang diadukan. "Ada yang telah selesai ditindaklanjuti, tapi ada juga yang belum. Presiden SBY sangat menanti penjelasan atas aduan masyarkat yang diterimanya," imbuh staff khusus Presiden RI bidang hukum dan pemberantasan KKN ini.Berdasar urutan ranking, sembilan besar departemen yang paling banyak menerima aduan dan ditanggapi adalah Polri, Depdagri, Depnakertrans, Meneg BUMN, TNI AD, Pekerjaan Umum, Depkes, KLH dan Departemen Kelautan dan Perikanan. Sementara, ranking untuk lembaga negara berturut-turut Badan Pertanahan Nasional, Badan Kepegawaian Negara, Pertamina, Jasa Marga dan Batan. Lebih lanjut, Marbun mendorong masyarakat untuk tidak ragu-ragu mengirimkan aduan tentang kinerja aparatur negara di lapangan. Baik melalui SMS maupun PO Box 9949 sebagai bentuk partisipasi rakat mengawasi pemerintah. "Sertai dengan data yang benar. Bukan tuduhan, dendam, atau karena like and dislike. Masukan yang kurang lengkap akan membingungkan dan merusak sistem," imbuhnya. (jon/)